Repelita, Jakarta 24 Desember 2024 - Jawaban Natalius Pigai atas pernyataan Mahfud MD yang menanggapi sikap Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari netizen. Melalui akun X-nya, Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, mempertanyakan sikap Presiden Prabowo terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mahfud MD mengungkapkan kebingungannya terhadap sikap Prabowo yang menyatakan bahwa koruptor akan dikejar hingga ke Antartika, namun di sisi lain, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa koruptor akan diberikan amnesti asal mengembalikan hasil korupsi. Mahfud MD juga menyoroti bahwa Prabowo mengisyaratkan untuk menunggu enam bulan ke depan untuk melihat perkembangan lebih lanjut.
Menanggapi hal tersebut, Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, melalui akun X-nya, memberikan komentar yang cukup tajam. Pigai mengingatkan Mahfud MD untuk lebih sabar, menyatakan bahwa negara harus dikelola dengan suasana hati yang teduh, berbasis pada hukum, etika, moral, dan hak asasi manusia. Pigai juga mempertanyakan apa yang telah dilakukan Mahfud MD ketika banyak aktivis melaporkan kasus korupsi pejabat, termasuk keluarga pejabat. Ia memberi contoh kasus Lukas Enembe yang dianggapnya tidak memberikan manfaat bagi negara setelah ditangkap dalam kondisi sakit.
Pigai menilai bahwa jika Mahfud MD mendorong amnesti untuk Lukas Enembe yang sedang sakit, negara bisa mendapatkan manfaat, karena proses penanganan kasus tersebut menelan biaya yang sangat besar. Ia menambahkan bahwa untuk mengelola negara, dibutuhkan "hikmat kebijaksanaan."
Pernyataan Pigai ini mendapat reaksi beragam dari netizen. Beberapa dari mereka mempertanyakan mengapa Pigai baru bersuara setelah Mahfud MD memberikan pernyataan, sementara di sisi lain ia tidak terdengar suaranya dalam kasus penembakan siswa di Semarang oleh aparat kepolisian. Salah satu netizen dengan akun @Sahabat_Syukur bertanya mengapa Pigai tidak bersuara saat siswa bernama Gamma di Semarang tewas.
Netizen lainnya, @HaryAri6, berpendapat bahwa amnesti untuk koruptor yang jelas-jelas melanggar hak hidup masyarakat, sementara Pigai hanya diam dalam kasus yang melibatkan aparat yang menyebabkan korban meninggal. Beberapa netizen bahkan mempertanyakan etika dan moral rezim yang mendukung Pigai sebagai Menteri, dengan akun @arismaya menyatakan bahwa rezim tersebut adalah hasil dari pelanggaran etika dan moral.
Pernyataan Pigai juga memicu perbandingan dengan penangkapan Lukas Enembe dan Tom Lembong. Seorang netizen, @januarago, mempertanyakan mana yang lebih jahat antara penangkapan Lukas Enembe dengan penangkapan Tom Lembong.
Polemik ini mencerminkan ketegangan di kalangan masyarakat terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
