Repelita Jakarta - Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), menjadi salah satu suara yang lantang menyoroti kontroversi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen serta dinamika keadilan di Indonesia.
Dalam cuitannya di akun X pribadinya, ia menyebut situasi ini sebagai bagian dari "The Republic of Fufufafa," kata Islah Bahrawi pada Senin, 30 Desember 2024.
Islah Bahrawi menyinggung bahwa dilaporkannya Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR ke MKD karena menyuarakan penolakan PPN 12 persen mencerminkan ironi dalam penegakan moralitas dan keadilan di negeri ini.
“Anggota DPR dipanggil MKD karena menolak PPN 12%. Komplotan begal uang rakyat ratusan triliun divonis ringan,” tulisnya.
Melalui pandangannya, Islah mengkritik bagaimana keadilan sering kali terasa seperti undian yang acak dan tidak berpihak pada masyarakat luas.
Ia menyoroti bahwa kebijakan pemerintah dan keputusan hukum sering dinormalisasi dengan retorika memuja jabatan dan kekuasaan, meskipun jauh dari nilai moral dan kebenaran.
“Kebenaran semakin antah berantah. Keadilan seperti undian. Kejahatan moral dinormalisasi dgn puja-puji demi jabatan dan kekuasaan,” lugasnya.
Pernyataannya ini mendapat respons luas dari publik, yang merasa bahwa kebijakan PPN 12 persen justru memberatkan mereka di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Kontroversi ini kian memanas setelah Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik.
Laporan yang diajukan oleh Alfadjri Aditia Prayoga ini menuduh Rieke memprovokasi masyarakat untuk menolak kebijakan PPN 12 persen melalui unggahan di media sosial.
Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima pada Jumat, 20 Desember 2024.
Bagi Islah Bahrawi, persoalan ini bukan hanya tentang pajak, tetapi juga tentang bagaimana keadilan dan tanggung jawab moral para pemimpin diuji.
Kritiknya mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap praktik-praktik yang dinilai lebih mengutamakan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.
Istilah "The Republic of Fufufafa" yang ia gunakan menyoroti realitas pahit bahwa kebenaran sering kali menjadi hal yang terpinggirkan.
Proses di MKD terhadap Rieke Diah Pitaloka akan menjadi ujian penting, apakah tindakan yang dilakukan melanggar kode etik atau justru merupakan bagian dari kebebasan berekspresi seorang anggota parlemen.
Sementara itu, kebijakan PPN 12 persen terus menjadi sorotan utama, dengan masyarakat berharap transparansi dan keadilan menjadi landasan dalam penyelesaian masalah ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
