Hasto Tersangka Jadi Babak Lanjut Perang Politik PDIP Vs Jokowi,Gestur Gibran Rakabuming Disorot

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Adi Prayitno menilai status Hasto Kristiyanto sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi babak lanjut perang politik antara PDIP dan Joko Widodo (Jokowi).

Adi Prayitno menyebutkan bahwa narasi politik ini mengindikasikan adanya dugaan bahwa meskipun Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden, ia masih memiliki akses yang kuat terhadap instrumen politik dan hukum. “Bagi PDIP, Jokowi ini adalah sosok presiden yang masih punya kekuatan untuk masuk ke ranah-ranah hukum,” kata Adi.

Adi juga mengungkapkan bahwa tim hukum PDIP selalu menyebut nama Jokowi dalam kaitannya dengan kasus Hasto. Hasto, menurutnya, menjadi tersangka karena sikap kritisnya terhadap Jokowi di akhir masa kekuasaannya serta dugaan manuver politik Jokowi yang cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024 dan intervensinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

“Tim hukum Hasto menganggap ini sebagai bukti bahwa PDIP memang menjadi target untuk diobok-obok,” ujar Adi.

Adi juga mencermati reaksi Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap kasus ini. Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. "Hormati seluruh proses hukum yang ada," ujar Jokowi saat ditemui di Graha Saba Buana, Rabu (25/12/2024).

Sementara itu, Gibran dengan tegas mengatakan bahwa kasus Hasto tidak ada hubungannya dengan dirinya. "Tanya ke KPK, enggak ada kaitannya," kata Gibran setelah menghadiri perayaan Natal di Solo, Jawa Tengah.

Diketahui, Jokowi dan Gibran sebelumnya merupakan kader PDIP, namun keduanya telah dipecat dari partai tersebut. Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.

Kasus yang melibatkan Harun Masiku ini telah bergulir sejak 2020, dan butuh waktu lima tahun bagi KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. PDIP juga memastikan telah mempersiapkan tim bantuan hukum untuk Hasto.

"Tim hukum Partai tentu dipersiapkan untuk membela Mas Hasto," ujar Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Said juga menambahkan bahwa langkah hukum selanjutnya sepenuhnya menjadi hak Hasto sebagai warga negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga