GP Ansor Kritik Wacana Penggabungan Polri-TNI: Khianati Amanah Reformasi

 

GP Ansor: Wacana Penggabungan Polri ke TNI Bertentangan dengan Amanah Reformasi 1998

Jakarta, 1 Desember 2024 – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Rifqi Al-Mubarok, menanggapi wacana penggabungan Polri ke dalam TNI yang diusulkan oleh anggota Komisi III DPR RI, Deddy Sitorus. Rifqi menilai wacana tersebut bertentangan dengan amanah reformasi 1998, yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta keputusan Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dan TNI.

Menurut Rifqi, reformasi 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Salah satu hasil utama gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil saat itu adalah pemisahan Polri dari TNI, yang menjadi simbol reformasi sektor keamanan. Pemisahan ini mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi.

Rifqi menambahkan bahwa keputusan Gus Dur untuk menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sementara TNI diharapkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal, adalah langkah fundamental dalam membangun sistem demokrasi yang sehat.

Ia juga mengingatkan bahwa menggabungkan Polri ke dalam TNI berisiko melemahkan demokrasi. “Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita,” tegasnya.

Editor: Elok R-ID*

Baca Juga