Repelita Jakarta - Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025 menuai kontroversi. Kebijakan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dianggap memberatkan masyarakat.
Konten kreator Ferry Irwandi mengungkapkan bahwa resistensi publik terhadap kenaikan PPN bukanlah karena ketidaktahuan, melainkan karena rasa ketidakadilan. "Masyarakat setiap hari banting tulang untuk mencukupi kebutuhan, tapi di sisi lain pejabat menikmati fasilitas supermewah," ujar Ferry dalam akun YouTube-nya.
Ferry membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara Skandinavia, di mana meskipun pajak lebih tinggi, warga rela membayar karena mendapat timbal balik berupa pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang memadai. "Di Indonesia kemewahan justru dinikmati pejabat, bukan publik," katanya.
Ia menyebutkan sejumlah fasilitas yang dinikmati pejabat Indonesia, mulai dari rumah dinas hingga mobil dinas mewah. "Rumah dinas tidak hanya satu, bisa sampai tiga bahkan lima dengan semua biaya ditanggung negara," ungkap Ferry. Ia juga menyoroti anggaran penyewaan mobil dinas yang mencapai Rp19,3 miliar, dengan mobil dinas pejabat bukan kendaraan biasa, tetapi Alphard, Range Rover, hingga S-Class.
Ferry juga menyoroti ketimpangan anggaran belanja pegawai dalam APBN yang mencapai ratusan triliun rupiah. Ironisnya, sebagian besar anggaran ini dinikmati segelintir pejabat, sementara banyak ASN masih hidup di bawah garis kemiskinan. "Kesenjangan vertikal dan horizontalnya luar biasa," kritiknya.
Menurut Ferry, salah satu alasan kenaikan PPN adalah rekomendasi dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang menilai basis pajak Indonesia rendah. Namun, ia mempertanyakan mengapa efisiensi APBN tidak dimulai dari pejabat itu sendiri. "Pemerintah seharusnya memberi contoh. Jika pejabat rela mengurangi fasilitas mewah mereka, masyarakat akan lebih menerima kebijakan seperti kenaikan PPN," kata Ferry.
Ia juga meminta pemerintah untuk menunjukkan political will yang nyata dengan membenahi fasilitas pejabat dan memprioritaskan kepentingan rakyat. "Jika pemerintah sudah menunjukkan itikad baik, saya yakin masyarakat akan mendukung bahkan untuk kebijakan yang tidak populer sekalipun," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
