Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Omnibus Law untuk Sukseskan Program 3 Juta Rumah
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan Omnibus Law untuk sektor perumahan. Menurutnya, undang-undang ini penting untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Fahri menjelaskan bahwa Omnibus Law akan menyatukan berbagai regulasi terkait perumahan yang saat ini tersebar di berbagai peraturan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini, menurutnya, akan mengatasi masalah ketidaksesuaian regulasi yang selama ini menghambat pembangunan perumahan.
“Perumahan harus memiliki satu regulasi yang jelas. Jangan ada peraturan yang tumpang tindih atau tersebar di berbagai tempat,” kata Fahri dalam acara diskusi di Menara BTN, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.
Fahri juga menegaskan pentingnya peran negara dalam mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah masyarakat. Oleh karena itu, ia mengapresiasi pembentukan Kementerian PKP, yang sebelumnya menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada era pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kementerian PKP berkomitmen menjadi fasilitator bagi ekosistem perumahan dan bukan sebagai kontraktor atau developer yang bersaing dengan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai regulator, pemerintah, kata Fahri, akan memastikan seluruh regulasi berjalan dengan baik dan memudahkan berbagai pihak terlibat dalam pembangunan perumahan, khususnya untuk mewujudkan program 3 juta rumah. (*)
Editor: Ani Qaila Ramadhan
