Dulu Tuduh Jokowi-Prabowo, Kini PDIP dan Hasto Malah Coba Mainkan Politik Sandera Usai Jadi Tersangka

 

Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya mengkritik keras gelaran Pilpres 2024, kini tampaknya mengikuti pola yang sama yang ia tuduhkan sebelumnya.

Hasto sempat menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memainkan politik sandera terhadap ketua umum partai politik agar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kini, setelah partai banteng moncong putih terjerat dalam kasus suap Harun Masiku, Hasto dikabarkan mengklaim memiliki kartu truf pejabat dan petinggi negara yang terlibat dalam korupsi.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai pentingnya mengakhiri praktik politik sandera yang merusak iklim demokrasi Indonesia.

Hensat meminta Hasto dan PDIP untuk tidak hanya sekadar berbicara, tetapi benar-benar membuka semua informasi yang dimiliki terkait kasus tersebut tanpa menebar ancaman kepada publik.

"Kalau ada, dibuka saja. Sehingga misteri di balik ini selesai, termasuk tugasnya KPK untuk menemukan Harun Masiku," ujar Hensat saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (29/12/2024).

Hensat menambahkan, penyanderaan politik sering kali dilakukan oleh penguasa lama dan penguasa baru, terutama ketika kedua belah pihak sedang berseteru. "Sanderaan politik ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa, karena yang punya rahasia itu biasanya penguasa," jelasnya.

Istilah politik sandera ini sempat mencuat pada tahapan pilpres yang lalu, ketika Hasto menuduh ketua umum partai politik di KIM terpaksa mengusung Gibran sebagai pendamping Prabowo karena merasa tersandera oleh Jokowi.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," ujar Hasto di Jakarta, 29 Oktober 2023.

Namun, ketika diminta untuk menyebutkan siapa saja ketum parpol yang ia sebut tersandera, Hasto memilih bungkam dan hanya menyebutkan bahwa isu tersebut adalah imbauan moral agar demokrasi tetap sehat tanpa intervensi.

Kini, Hasto bersama PDIP justru memainkan praktik politik sandera yang sebelumnya ia kritik. Jubir PDIP, Guntur Romli, mengungkapkan bahwa Hasto memiliki kartu AS berupa bukti keterlibatan pejabat negara dalam kasus korupsi. Guntur mengklaim bahwa video yang dibuat Hasto akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara dalam berbagai skandal korupsi.

"Mereka (Hasto) sudah membuat puluhan video yang akan membongkar kasus ini," ujar Guntur.

Mantan politikus PSI ini menambahkan bahwa video yang dibuat Hasto adalah lanjutan dari video sebelumnya yang disampaikan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagian netizen pun memberikan komentar terkait hal ini. Salah satu netizen, @IndoPolitik, berkomentar, "Aneh sekali, dulu yang dicontohkan malah dilakukan sendiri. Ini jadi pertanyaan besar untuk semua pihak."

"Seharusnya kalau ada bukti, langsung saja dibuka. Jangan menunggu terlalu lama dan hanya jadi wacana," tulis @JurnalRakyat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga