Repelita, Jakarta 13 Desember 2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 11 kasus sejak Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 berlaku. Hal ini disampaikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam konferensi pers catatan kinerja pada Kamis petang.
Anggota Dewas KPK, Harjono, menyebut bahwa penerbitan SP3 terbagi menjadi dua kategori, yakni yang dilakukan tepat waktu dan tidak tepat waktu. "Tepat waktu penerbitan SP3 perkara atas nama tersangka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang tidak tepat waktu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6," ujar Harjono.
Tepat waktu dan tidak tepat waktu yang dimaksud merujuk pada penyampaian laporan dari pimpinan KPK ke Dewas.
Sebanyak 11 kasus yang dihentikan terdiri dari:
Tepat waktu
- Perkara atas nama tersangka I Gede Astawa Prama Artha.
- Perkara atas nama tersangka Surya Darmadi.
- Perkara korporasi PT Palma Satu.
- Perkara atas nama tersangka Supian Hadi.
- Perkara atas nama tersangka Iskandar Zulkarnaen.
Tidak tepat waktu
- Perkara atas nama tersangka Sjamsul dan Itjih Nursalim.
- Perkara atas nama tersangka Jacob Purwono.
- Perkara atas nama tersangka Fuad Amin Imron.
- Perkara atas nama tersangka Fasich.
- Perkara atas nama tersangka Budi Juniarto.
- Perkara atas nama tersangka Darwan Ali.
Penerbitan SP3 ini merupakan salah satu perubahan yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ketentuan ini sebelumnya mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak, termasuk aktivis antikorupsi dan pimpinan KPK era Agus Rahardjo.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
