[BREAKING NEWS] GEGER Kantongi Bukti Keterlibatan Polisi di Pilkada 2024, PDIP Bakal Buka-bukaan di MK

Jakarta, 4 Desember 2024 – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti keterlibatan aparat kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024. Dugaan keterlibatan tersebut terjadi di sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Sumatra Utara.

"Kami di PDIP mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, Sulut, Papua Pegunungan, Sumut, dan daerah lainnya," ujar Ronny dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Selain aparat kepolisian, Ronny menyebut adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan Penjabat Gubernur dalam proses Pilkada. Tim hukum PDIP, menurutnya, telah memiliki bukti yang cukup kuat untuk membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tim hukum kami telah mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi. Jadi terlalu dini untuk mengatakan hal ini tidak benar atau hoaks. Kami yakin bukti ini cukup untuk diuji di MK," tegas Ronny.

PDIP berencana mendaftarkan temuan tersebut ke MK tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menetapkan pemenang Pilkada pada 15 Desember 2024. Menurut Ronny, tim hukum PDIP saat ini tengah menyusun dokumen dan memperkuat argumentasi hukum untuk mendukung gugatan.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menambahkan bahwa partai telah membentuk tim khusus yang terdiri dari badan bantuan hukum partai, tokoh pro-demokrasi, dan penasihat hukum independen. Tim tersebut akan fokus pada berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk pengerahan aparat keamanan secara masif di sejumlah wilayah.

"Tim khusus ini merupakan kolaborasi badan hukum advokasi rakyat PDIP, tokoh pro-demokrasi, dan penasihat hukum kredibel. Fokus kami adalah menyelesaikan berbagai anomali, termasuk pengerahan aparat di beberapa wilayah seperti Banten, Sumut, Jateng, dan Sulut," jelas Hasto.

Hasto juga menyinggung dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas yang merambah hingga tempat-tempat ibadah. Ia memastikan bahwa PDIP akan terus mengawal proses hukum untuk menegakkan keadilan dalam Pilkada 2024.(*)

Editor: Elok WA R-ID

Baca Juga