Repelita, Jakarta 15 Desember 2024 - Para petinggi utama dalam keluarga Lippo Group, Mochtar Riyadi, James Riyadi, dan John Riyadi, baru-baru ini bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Pertemuan ini memunculkan spekulasi mengenai kepentingan politik yang mungkin terjadi, terutama mengingat posisi keluarga Lippo yang memiliki pengaruh signifikan dalam bisnis dan politik Indonesia. Pertemuan ini menegaskan adanya hubungan kuat antara oligarki dan pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai pertemuan ini dapat dilihat sebagai respons oligarki terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo, yang cenderung mengedepankan keadilan sosial dan pemberdayaan rakyat. Rocky Gerung mengatakan bahwa oligarki yang telah menikmati kebijakan pro-bisnis selama era Jokowi kini merasa terancam dengan perubahan fokus pemerintah yang lebih berpihak kepada kesejahteraan sosial.
“Oligarki mulai merasakan dampak dari kebijakan pemerintah yang lebih pro-rakyat, sementara mereka berusaha mempertahankan posisi mereka di tengah perubahan ini,” ujar Rocky Gerung.
Menurut Rocky, pertemuan ini penting mengingat pemerintah sering kali mengikuti keinginan oligarki, seperti terlihat dalam penerapan Omnibus Law yang memberikan keuntungan besar bagi sektor bisnis. Namun, dengan pemerintahan Prabowo yang lebih menitikberatkan pada redistribusi kesejahteraan, ketegangan muncul antara kepentingan modal dan kebijakan redistribusi tersebut.
Rocky juga mencatat bahwa banyak proyek besar yang digarap oleh oligarki, seperti Meikarta, mengalami kegagalan, yang menimbulkan ketegangan antara pengusaha dan pemerintah. “Keluarga Lippo, yang memiliki proyek ambisius di banyak sektor, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa proyek-proyek mereka tidak selalu menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan,” kata Rocky.
Dia menambahkan bahwa kehadiran keluarga Lippo di Solo bersama Jokowi menunjukkan langkah strategis untuk mempertahankan pengaruh mereka di tengah kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan sektor bisnis besar. Rocky Gerung memprediksi bahwa dialog ini mungkin bertujuan untuk menciptakan ruang bagi oligarki agar dapat menyesuaikan kepentingan mereka dengan arah pembangunan inklusif yang diusung pemerintahan Prabowo.
“Saya melihat bahwa pertemuan ini menunjukkan bagaimana oligarki berusaha menjaga hubungan baik dengan kekuasaan yang ada. Mungkin Jokowi, yang masih memiliki pengaruh, berfungsi sebagai jembatan untuk komunikasi antara oligarki dan pemerintahan yang lebih fokus pada kebijakan redistribusi,” tambah Rocky.
Dinamika ini menunjukkan tantangan besar dalam menemukan keseimbangan antara kepentingan modal dan kebijakan redistribusi kesejahteraan. Pemerintahan Prabowo, dengan fokus pada pemberdayaan rakyat dan kesejahteraan sosial, harus menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.
“Kita perlu melihat bagaimana kebijakan pro-buruh ini akan diterima oleh sektor bisnis dan bagaimana mereka akan beradaptasi dengan perubahan yang ada,” pungkas Rocky Gerung.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok