Repelita Jakarta - Pengamat politik senior Ikrar Nusa Bhakti melontarkan analisis terkait dinamika yang sedang melanda PDIP. Dalam sebuah video YouTube, Ikrar mengaitkan langkah-langkah politik Jokowi dengan kemungkinan adanya "target politik" terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Ikrar menyoroti kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Penetapan ini, menurut Ikrar, menjadi "kado Natal" yang mengejutkan karena momen tersebut jatuh pada hari besar umat Kristiani.
Meskipun PDIP dan Hasto menyatakan siap mengikuti proses hukum, Ikrar mempertanyakan mengapa KPK baru bertindak tegas setelah sekian lama. "Kenapa kasus ini tidak dituntaskan sejak 2020? Apakah ada aktor politik yang lebih berpengaruh dari KPK yang turut bermain?" ujar Ikrar.
Ikrar juga menyoroti kemungkinan adanya strategi "divide and rule" atau politik pecah belah yang dijalankan Jokowi untuk mengintervensi dinamika internal PDIP. Menurutnya, langkah ini bisa berkaitan dengan ambisi Jokowi yang diduga ingin mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP setelah Megawati.
"Jokowi disebut-sebut memiliki minat untuk menjadi Ketua Umum PDIP," ungkap Ikrar. "Bahkan Hasto pernah mengindikasikan hal ini. Kalau benar, Megawati harus legowo menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan."
Namun, Ikrar juga menekankan bahwa langkah semacam ini bukan tanpa risiko. Jika benar Jokowi ingin mengambil alih PDIP, potensi konflik internal bisa memanas. "Hubungan politik di PDIP penuh drama. Kalau ada intervensi luar, kita mungkin melihat pergumulan politik yang dahsyat," tambahnya.
Ikrar juga menyinggung peran Megawati yang menentang wacana masa jabatan presiden tiga periode yang sempat mencuat di era Jokowi. "Megawati adalah satu-satunya ketua partai yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap ini bisa jadi alasan mengapa dia dianggap sebagai 'penghalang' bagi ambisi politik tertentu," ujar Ikrar.
Meskipun Jokowi sering menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencampuri urusan politik setelah lengser, Ikrar meragukan klaim tersebut. Ia menyebut langkah Jokowi yang mendukung sejumlah calon kepala daerah sebagai indikasi bahwa mantan presiden ini masih aktif berpolitik. "Ketika Jokowi bilang dia sudah pensiun dan ingin puasa bicara politik, kenyataannya malah sebaliknya. Dia masih memberikan endorsement politik di sana-sini," ujar Ikrar.
Ikrar mengingatkan pentingnya menjaga independensi partai politik dari intervensi kekuatan luar, termasuk mantan presiden atau pejabat tinggi lainnya. "Biarkan urusan internal partai diselesaikan oleh mereka yang memiliki hak suara. Intervensi hanya akan menciptakan demokrasi yang cacat," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
