Repelita Jakarta - Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, merahasiakan isi obrolannya dengan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, saat keduanya bertemu dalam rangkaian acara tahun baru di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).
"Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan, tanggal main," kata Ahok.
Anies juga memilih untuk irit bicara ketika ditanya mengenai obrolan tersebut. "Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita," kata Anies.
Ahok dan Anies sempat bertarung di Pilgub Jakarta 2016. Saat itu, Ahok yang merupakan petahana kalah dari Anies.
Hari ini, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta. Sejumlah mantan gubernur dan wakil gubernur hadir, di antaranya Anies, Ahok, Fauzi Bowo, Sutiyoso, Djarot Saiful Hidayat, hingga Ahmad Riza Patria.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, juga hadir. Terlihat pula kontestan Pilgub Jakarta 2024, Suswono dan Kun Wardana.
Mereka yang hadir kemudian menuliskan harapannya untuk Jakarta di kain putih yang disiapkan.
Pada kesempatan itu, Ahok selaku Ketua DPP PDIP mengutarakan penolakannya terhadap wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kan dari dulu saya tolak," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).
Ahok menjelaskan bahwa sistem kepala daerah dipilih oleh DPRD sudah pernah diterapkan di masa Orde Baru. Menurutnya, pada waktu itu rakyat hanya menjadi penonton.
Ahok juga menyebutkan bahwa sistem ini akan membuat adanya kesepakatan antara ketua umum partai dan DPRD. "Cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde Baru kok," katanya.
Wacana tersebut sebelumnya dilontarkan Prabowo saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, pada Kamis (12/12). Prabowo menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien dan mengambil contoh beberapa negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikkan hal tersebut.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.
Komentar netizen juga mengundang perhatian. Salah satu netizen, @politikus, menulis, "Ahok benar, pemilihan kepala daerah harus tetap lewat Pilkada langsung agar lebih demokratis."
Sementara itu, @jakartaproud berkomentar, "Keputusan Prabowo untuk Pilkada melalui DPRD bisa kembali ke zaman Orde Baru, kita harus lebih berhati-hati."(*)
Editor: 91224 R-ID Elok