Repelita Makassar - Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tengah menjadi sorotan setelah terungkapnya skandal besar terkait pembuatan dan peredaran uang palsu. Pada 19 Desember 2024, kepolisian melakukan penggerebekan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, menemukan ratusan lembar uang palsu dan sejumlah alat produksi.
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudhiawan Wibisono menyatakan bahwa produksi uang palsu ini dipimpin oleh Kepala Perpustakaan berinisial AI. Sebelum diproduksi di Gedung Perpustakaan, pencetakan uang palsu dilakukan di rumah ASS, seorang pengusaha ternama. Polisi menyita berbagai alat produksi seperti mesin cetak besar, tinta, timbangan digital, dan sejumlah kendaraan.
Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka, termasuk pegawai Bank BUMN dan beberapa pegawai UIN Alauddin Makassar. "Mereka melakukan transaksi jual beli uang palsu di luar tempat kerja mereka," kata Irjen Yudhiawan. Selain itu, tiga orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Kapolda juga mencurigai adanya sindikat internasional yang terlibat dalam peredaran uang palsu ini. Bahan baku seperti tinta dan uang kertas diduga berasal dari China.
Kasus ini juga mengungkap fakta mengejutkan tentang latar belakang tersangka. Di antara 17 tersangka, terdapat pegawai negeri, dosen, ASN, pengusaha, dan bahkan seorang koki. Beberapa di antaranya memiliki hubungan politik, termasuk mantan calon wali kota Makassar dan peserta Pilkada Kabupaten Barru.
Pengungkapan ini mengungkap bahwa sindikat ini telah beroperasi sejak 2010. Produksi sempat terhenti beberapa tahun, namun pada 2022 mereka kembali aktif dan membeli mesin cetak uang palsu dari China senilai Rp 600 juta. Pada November 2024, sindikat ini mulai mengedarkan uang palsu dengan total nilai sekitar Rp 150 juta hingga Rp 250 juta.
Komentar netizen tentang kasus ini juga ramai. Salah satu pengguna Twitter, @FirdausyMuh, menyatakan, "Bisa bayangkan, banyak yang terlibat di dalamnya, ASN sampai politisi. Bagaimana negara bisa aman kalau yang berperan dalam sistem malah terlibat dalam kejahatan?"
"Harusnya uang rakyat digunakan untuk membangun bangsa, bukan malah untuk kegiatan ilegal seperti ini," ujar @SlametR72312235.
Beberapa netizen juga mempertanyakan integritas para aparat yang terlibat, menyebut mereka sebagai bagian dari sistem yang korup.
"Kasus ini membuka mata kita betapa dalamnya masalah yang ada di kampus dan dunia politik. Harus ada tindakan tegas," tambah @Rudetiawanst.(*)
Editor: Elok WA R-ID
