PDI Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Desakan ini datang dari Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, yang menilai bahwa pengaruh politik Presiden Jokowi yang masih ada di tubuh kepolisian berpotensi merusak demokrasi di Indonesia.
Deddy menyebut fenomena ini sebagai "Jokowisme," yang merupakan budaya politik yang digunakan untuk mengontrol hasil pemilu sesuai dengan kepentingan tertentu. Ia menegaskan bahwa pengaruh ini melibatkan oknum-oknum di kepolisian yang beroperasi dengan tujuan politik yang terstruktur.
Deddy menilai Kapolri Listyo Sigit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, mengingat posisi beliau sebagai pemimpin di tubuh kepolisian. Menurutnya, ketika kepolisian terlibat dalam merusak demokrasi, tanggung jawab itu ada pada Kapolri.
PDIP juga menyoroti ketidaknetralan pejabat gubernur yang ditunjuk untuk Pilkada 2024 dan menyinggung gestur Presiden Prabowo yang mendampingi mantan presiden dalam mendukung calon gubernur tertentu.
Deddy menyerukan kepada para pendukung Presiden Prabowo untuk memberikan dorongan agar beliau mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolri dan mengakhiri pengaruh buruk Jokowi. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus pada kesejahteraan rakyat dan menghindari praktik intimidasi atau politik uang.
"Kami meminta Presiden Prabowo untuk berani mengambil keputusan besar ini demi keadilan rakyat Indonesia," tegas Deddy. (*)