"Sri Mulyani Dinilai Gagal Paham Soal Ancaman Usir Rakyat dari Indonesia"

 

Sri Mulyani Dinilai Gagal Paham Soal Kebijakan Pajak yang Membebani Rakyat

Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memahami permasalahan yang dihadapi rakyat, terutama terkait dengan kebijakan pajak yang semakin memberatkan masyarakat.

Pernyataan Sri Mulyani yang menyebut mereka yang menolak membayar PPN 12% sebaiknya 'keluar dari Indonesia' mendapat kritik tajam dari Rocky. Ia menilai ucapan Sri Mulyani menunjukkan ketidakpahaman terhadap kondisi ekonomi rakyat, khususnya mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Rocky menegaskan bahwa kebijakan pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan ekonomi masyarakat, bukan untuk semakin membebani mereka yang sudah kesulitan. "Permasalahan rakyat itu jauh lebih kompleks. Sri Mulyani tidak melihat kenyataan di lapangan. Rakyat yang sudah miskin, sudah sulit, malah dibebani lagi dengan pajak yang semakin tinggi," kata Rocky dalam sebuah diskusi.

Menurut Rocky, meski ada kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah harus lebih bijak dalam mengenakan pajak. Ia menambahkan bahwa kebijakan seperti PPN 12% hanya akan semakin menekan masyarakat yang sudah tidak mampu.

"Pajak itu harus menciptakan keseimbangan. Bukan untuk menambah beban bagi rakyat yang sudah kesulitan," tambah Rocky. Ia juga mengkritik pemerintah yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Rocky menyatakan bahwa pemborosan anggaran dalam proyek-proyek yang tidak terencana dengan baik semakin memperburuk kondisi ekonomi negara. "Rakyat semakin terhimpit. Sementara pemerintah terus memboroskan anggaran untuk proyek-proyek besar yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Rocky.

Ia juga menegaskan bahwa Sri Mulyani harus lebih peka terhadap suara rakyat dan memahami bahwa pajak yang dipungut harus memberikan manfaat langsung bagi mereka yang membayarnya. Rocky menambahkan bahwa pernyataan yang menyarankan orang untuk 'keluar dari Indonesia' justru mencerminkan sikap yang jauh dari empati terhadap penderitaan rakyat.

"Jangan hanya bicara soal pajak tanpa melihat bagaimana rakyat hidup sehari-hari. Pemerintah harus lebih mendengarkan dan memahami permasalahan yang dihadapi rakyat," tutup Rocky. (*)

Baca Juga