Sosok Setyo Budiyanto, Jenderal Polri yang Terpilih Jadi Ketua KPK Baru, Dukung OTT Diteruskan

 

Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029

Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pemilihan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024).

Setyo memperoleh suara terbanyak dalam voting yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, dengan total 45 suara. Ia akan memimpin KPK bersama Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

Setyo terpilih setelah berhasil menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029, yang berlangsung sejak Senin, 18 November 2024 hingga Kamis, 21 November 2024.

Dalam sesi fit and proper test, Setyo menyampaikan visi dan misinya untuk KPK ke depan. Salah satu kebijakan yang ia soroti adalah terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Setyo: OTT Masih Diperlukan, Tapi Harus Selektif

Setyo Budiyanto menilai bahwa OTT masih diperlukan oleh KPK. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus lebih selektif, tidak perlu dilakukan dengan jumlah yang banyak.

Menurut Setyo, OTT adalah pintu masuk untuk mengungkap perkara besar yang lebih kompleks. "OTT itu masih diperlukan, karena OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang lebih besar," ungkapnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (18/11/2024).

Ia menambahkan, OTT harus mengarah pada kasus-kasus prioritas dan dilakukan dengan sangat selektif. Selain itu, ia menegaskan bahwa pelaksanaan OTT harus bersih, meminimalkan kesalahan, dan tidak menimbulkan risiko yang bisa merugikan lembaga.

Setyo Ingin Hapuskan Lift VIP di KPK

Selain itu, Setyo juga menyampaikan niatannya untuk menghapus lift VIP di Gedung Merah Putih KPK. Ia berpendapat, keberadaan lift khusus pimpinan menjadi salah satu penyebab minimnya koordinasi antara pimpinan dan anggota KPK.

"Kalau perlu di KPK itu ada lift VIP yang jadi jalur pimpinan, kalau perlu ini akan diubah. Tidak perlu lagi ada jalur VIP untuk pimpinan saja," ujar Setyo.

Setyo juga menyoroti kurangnya interaksi antara pimpinan dan pegawai di KPK. Menurutnya, pimpinan KPK seringkali tidak bertemu dengan pegawai karena menggunakan jalur VIP yang memisahkan mereka. Ia berharap, ke depan, pimpinan KPK lebih bersifat kolektif kolegial dan dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan seluruh anggota lembaga antirasuah ini.

"Hubungan dengan pegawai sangat jarang sekali, padahal pimpinan seharusnya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pegawai," tambah Setyo.(*)

Baca Juga