Seminar Asa dan Kopel Indonesia: 'Jokowi Perlu Diadili dan Gibran Perlu Dimakzulkan!'

 

Dugaan Pelanggaran Konstitusi oleh Jokowi dan Gibran Rakabuming

Sejumlah pengamat dan ahli hukum menilai dugaan pelanggaran konstitusi dan etika yang melibatkan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming perlu mendapat perhatian serius. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar publik yang diselenggarakan Asa dan Kopel Indonesia pada Selasa (26/11/2024).

Pakar Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan bahwa Gibran perlu dimakzulkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membawa bukti yang mengaitkan dirinya dengan akun kontroversial bernama "Fufufafa". Dalam seminar tersebut, Feri menegaskan bahwa segala bukti dan tuduhan terkait akun tersebut harus disampaikan secara transparan di MK.

"Gibran tidak dapat membantah secara jelas bahwa dia bukan pemilik akun Fufufafa. Maka, perlu ditindaklanjuti ke MK untuk proses pemakzulan," ujar Feri.

Di sisi lain, Feri juga menyinggung perlunya pengadilan untuk mantan Presiden Jokowi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan selama menjabat. Menurutnya, meskipun Jokowi tidak lagi menjadi pejabat negara, pelanggaran konstitusi tetap harus diadili.

"Percuma ada konstitusi jika tidak ditegakkan. Harus ada dorongan politik agar Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan," tambahnya.

Kritik atas Kebijakan Pemerintahan Jokowi

Ahli Kebijakan Publik Said Didu menyebut pengadilan terhadap Jokowi diperlukan mengingat berbagai kebijakan yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan oligarki daripada rakyat. Menurutnya, pengelolaan negara di bawah Jokowi seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

"Jokowi telah menyerahkan negara ini kepada oligarki. Kebijakan hanya diambil untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu," ujar Said Didu.

Ia menambahkan bahwa masyarakat harus memahami pentingnya memutus hubungan kekuasaan antara Jokowi dan para oligarkinya. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan negara kepada rakyat.

"Banyak aturan yang diubah untuk mengakomodasi kepentingan oligarki Jokowi. Contohnya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru menggusur warga demi kepentingan kelompok tertentu," jelasnya.

Komentar Budayawan Eros Djarot

Budayawan Eros Djarot juga menyoroti pelanggaran yang dilakukan Jokowi dan Gibran, yang menurutnya tidak hanya sebatas kepentingan pribadi. Ia menilai banyak pihak lain yang terlibat sehingga masalah ini menjadi semakin kompleks.

"Jokowi telah mengubah arah negara ini sesuai dengan keinginan dirinya dan kelompoknya. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi," tegas Eros.

Eros meyakini bahwa masyarakat dapat memutus pengaruh Jokowi dengan bersatu dan mendorong perubahan kebijakan pemerintah. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut.

"Presiden Prabowo saya yakin tidak akan terus menjadi bayang-bayang Jokowi. Pada waktunya, ia akan menunjukkan kekuasaannya yang sebenarnya," pungkas Eros.

(*)

Baca Juga