Said Didu: Jokowi Mengudeta Negeri Ini

 

Said Didu: Jokowi Lakukan Kudeta terhadap Partai Pendukungnya

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), disebut telah melakukan kudeta terhadap partai yang mendukungnya.

Pernyataan ini disampaikan oleh ahli kebijakan publik, Said Didu, pada Selasa, 26 November 2024.

Menurut Said Didu, kudeta tersebut dimulai sejak November 2015, ketika Jokowi mulai meninggalkan partai pendukungnya dan beralih menggandeng oligarki untuk memperkuat kekuasaannya.

“Saya ingin menjelaskan, Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan partai yang mendukungnya pada November 2015,” ungkap Said Didu.

Ia menambahkan bahwa saat itu dirinya sedang mengungkap kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan tokoh penting, namun justru dimarahi karena dianggap menyinggung kepentingan oligarki.

“Saya melihat sejak saat itu negara ini telah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. PDIP dan partai-partai pendukungnya mulai ditinggalkan,” lanjutnya.

Said Didu juga menyoroti reshuffle Kabinet Kerja pada Juli 2016 sebagai puncak pengaruh oligarki.

Ia menyebut, sejumlah menteri berintegritas, seperti Sudirman Said, Rizal Ramli, dan Anies Baswedan, dicopot dari jabatannya demi memperkuat posisi oligarki.

“Setelah itu, Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan namanya,” ujar mantan Sekretaris BUMN itu.

Said Didu menilai, oligarki memainkan peran utama dalam kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk mendukung dinasti politik keluarga Jokowi.

Ia menyinggung keterpilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai salah satu bukti pengaruh oligarki.

“Nah, siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi wakil presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki,” tegasnya.

Lebih lanjut, Said Didu menuduh pemerintahan Jokowi sengaja melemahkan pendidikan dan struktur sosial masyarakat untuk memelihara ketergantungan rakyat pada bantuan sosial.

Ia mencontohkan jumlah penerima bantuan sosial yang mencapai 120 juta orang sebagai upaya mempertahankan ketergantungan rakyat kepada pemerintah.

“Dia rusak sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan sekarang hanya 60 persen di tingkat SD ke bawah. Dia tahu struktur sosial seperti itu membuat oligarki leluasa menguasai,” jelasnya.

Said Didu juga mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang ia sebut sebagai pesanan oligarki untuk menguntungkan segelintir pihak.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi memberikan ruang bebas bagi oligarki untuk menguasai negara, berbeda dengan era Bung Karno dan Soeharto di mana oligarki masih dibatasi.

“Nah, pada era Jokowi, oligarki bukan hanya masuk ke dalam, tapi juga menguasai dapur pemerintahan,” katanya.

Said Didu menyerukan rakyat untuk merebut kembali kedaulatan negara dari oligarki dan mendukung tokoh yang berkomitmen mengembalikan kedaulatan rakyat.

“Kita harus mengambil kembali kedaulatan dari kudeta oligarki dan dinasti Jokowi,” pungkasnya. (*)

Baca Juga