Rocky Gerung Soroti Paradoks Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo
Rocky Gerung mengemukakan pandangan kritisnya terhadap dinamika pemberantasan korupsi di pemerintahan baru Prabowo Subianto.
Menurut Rocky, terdapat paradoks mencolok dalam pendekatan penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
Di satu sisi, terdapat permintaan dari anggota Komisi III DPR agar aparat penegak hukum lebih fokus pada kasus-kasus baru, sementara kasus lama diabaikan.
Rocky Gerung menilai langkah ini ironis, bahkan terkesan sebagai upaya terselubung untuk menghindari pembongkaran kasus-kasus besar yang telah terpendam lama dan memiliki potensi politis tinggi.
Ia mengingatkan bahwa banyak dari kasus tersebut telah dipetakan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian selama bertahun-tahun.
Menurutnya, kasus-kasus lama ini baru mencuat ke publik setelah adanya momentum pemerintahan baru, yang menjadi momen penting bagi publik untuk menuntut penuntasan.
Salah satu contohnya adalah kasus Zarof Ricar bernilai satu triliun rupiah di Surabaya yang diperhatikan setelah isu Ronald Tannur ini menjadi sorotan luas.
Dalam pandangannya, Rocky Gerung menyoroti bahwa wacana pemberantasan korupsi yang diusulkan Komisi III DPR ini sarat dengan inkonsistensi.
“Sekarang, tiba-tiba DPR meminta agar kasus-kasus tersebut seolah-olah tidak perlu dibongkar dan meminta untuk mencari kasus baru. Ini konyol, bukan?” ucapnya dilansir dari youtube pribadinya.
“DPR, dalam konteks pemerintahan baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo, harus bertanya, kasus apa yang mau diajukan kecuali kasus yang sekarang menjadi viral, yaitu soal tangkapan Kejaksaan yang baru ditemukan,” lanjutnya.
Alih-alih fokus pada kasus-kasus baru, Rocky Gerung mendesak agar pemerintah juga memperhatikan kasus lama yang selama ini belum selesai, mengingat banyak aktor di balik kasus-kasus tersebut masih terlibat dalam struktur kekuasaan saat ini.
Dengan kata lain, peralihan kekuasaan tampaknya hanya sekadar pergeseran elit, sementara masalah korupsi tetap sama.
Rocky Gerung ungkap sikap Prabowo yang seolah memberi sinyal kuat untuk mengungkap semua kasus, baik lama maupun baru.
“Di awal pidatonya, Prabowo menekankan agar tidak ada permainan kekuasaan yang menyebabkan rakyat terlantar. Artinya, jangan ada korupsi,” lugasnya.
Menurut Rocky Gerung, Prabowo ingin menunjukkan keseriusan pemerintahannya dalam membongkar seluruh praktik korupsi, bahkan dalam sektor-sektor yang sudah lama beroperasi, seperti perjudian online.
Rocky Gerung menyimpulkan bahwa ada permainan kekuasaan yang rumit di balik kebijakan penanganan korupsi ini, di mana politik dan penegakan hukum saling berkaitan erat.
“Kita ingin melihat bagaimana pemikiran DPR yang diwakili oleh Komisi 3 ini menginginkan agar hanya kasus-kasus baru yang ditampilkan, bukan kasus-kasus lama. Kita melihat paradoks di situ,” pungkas Rocky Gerung.(*)