Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah.
Kali ini, ia menyoroti kemunculan gerakan "Garuda Biru" di media sosial, yang menyerukan boikot pajak sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Rocky Gerung, gerakan ini menjadi sinyal serius bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah tengah berada di titik terendah.
"Kalau rakyat sudah memprotes sampai ke tingkat ini, itu tanda mereka tidak percaya lagi pada pemerintah," ujar Rocky dalam salah satu video di kanal YouTube-nya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya mengancam rakyat yang memprotes kebijakan negara.
"Jangan malah mengancam mereka keluar dari Indonesia. Itu tidak menyelesaikan masalah," tambahnya.
Rocky Gerung turut mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggapnya bertanggung jawab atas memburuknya kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Menkeu Sri Mulyani sudah terlalu lama berada di puncak kekuasaan sampai-sampai lupa turun ke bumi," ujar Rocky.
Ia menilai bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo terlalu ambisius dan membebani keuangan negara.
Menurut Rocky, proyek infrastruktur yang dibiayai utang tidak memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kecil.
"Kita lihat bagaimana proyek infrastruktur besar ini jadi beban keuangan negara, sementara rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat malah terpinggirkan," ungkapnya.
Ia juga menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan "ugal-ugalan" yang tidak mempertimbangkan beban rakyat kecil.
Rocky mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan suara rakyat yang semakin kritis terhadap kebijakan negara.
"Pemerintah harus introspeksi, bukan malah menyalahkan rakyat. Ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan, itu adalah momen untuk melakukan perubahan, bukan memperuncing konflik," pungkas Rocky.(*)