Pernyataan Sri Mulyani Soal Pajak Picu Kritik Tajam Rocky Gerung
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyarankan masyarakat yang menolak membayar pajak untuk meninggalkan Indonesia menuai kritik tajam.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai pernyataan tersebut tidak menunjukkan empati terhadap kondisi rakyat kecil yang tengah berjuang di tengah tekanan ekonomi.
Rocky menyebut pajak seharusnya menjadi keseimbangan antara kewajiban yang diatur undang-undang dan kemampuan masyarakat untuk membayarnya.
"Kalau ada yang tidak mampu bayar pajak, masa disuruh keluar negeri? Justru mereka yang mampu tapi mengemplang pajak itulah yang harus dikejar sampai ke luar negeri," ujar Rocky Gerung.
Rocky juga mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Menurutnya, kenaikan ini memberatkan rakyat kecil dengan daya beli rendah, sementara kelompok kaya tidak merasakan dampak yang signifikan.
"Kenaikan PPN ini membuat rakyat semakin melarat. Ibu-ibu yang dompetnya tinggal seribu perak masih harus mikir bayar ongkos ke sekolah," kata Rocky.
Ia juga menyoroti kurangnya empati dari pejabat pemerintah terhadap kondisi rakyat kecil.
"Apa Menkeu paham kondisi ini? Sulit rasanya melihat empati dari pejabat yang hidupnya jauh dari realitas rakyat," tegas Rocky Gerung.
Rocky menambahkan bahwa pajak seharusnya digunakan untuk menciptakan keadilan sosial.
Ia mengingatkan pemerintah untuk fokus mengejar aset koruptor dan pengusaha besar yang mengemplang pajak, alih-alih membebani rakyat kecil.
"Pajak itu cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kalau hasilnya tidak kembali dalam bentuk keadilan, maka itu hanya jadi alat pemerasan," imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Rocky Gerung memberikan pesan tajam agar pemerintah segera memperbaiki kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
"Kalau pemerintah hanya sekadar mencari uang dari dompet rakyat yang sudah tipis, ya jangan salahkan kalau rakyat memprotes," pungkas Rocky Gerung.(*)