Menteri Panik Menjelang Pilkada Jakarta 2024, Isu Elektabilitas Jagoan Menurun
Pemilihan Pilkada Jakarta 2024 semakin dekat, namun menjelang hari pencoblosan pada Rabu (27/11/2024), beredar isu mengenai seorang menteri dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang panik karena elektabilitas pasangan calon (paslon) yang dijagokannya merosot.
Isu ini disampaikan oleh Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura melalui akun X pribadinya, @sociotalker, pada Minggu (24/11/2024).
Sulfikar mengungkapkan bahwa menteri tersebut bahkan sampai meminta untuk menjadi narasumber dalam sebuah acara podcast politik yang ditayangkan secara langsung.
"Gara-gara jagoannya (elektabilitasnya) drop di pilkada Jakarta, tadi malam ada menteri yang panik sampe datang ke podcast politik kondang minta dibikinin konten live streaming. Untung diladenin baik-baik," tulis Sulfikar dalam cuitannya yang dikutip Senin (25/11/2024).
Cuitan tersebut langsung mendapat beragam respons dari netizen. Beberapa dari mereka berspekulasi bahwa menteri yang dimaksud adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait, yang akrab disapa Ara.
Sejumlah netizen bahkan menautkan link acara podcast politik yang tayang di YouTube berjudul "ARA PASANG BADAN UNTUK RK - SUS," yang diduga menjadi tempat di mana menteri tersebut tampil.
Komentar netizen pun beragam, dengan beberapa mengecam langkah menteri yang disebut-sebut memanfaatkan isu agama dan SARA untuk mendongkrak elektabilitas paslon yang didukungnya.
"Ara ini emang memalukan, gak tahu diri melacurkan diri ke pengkhianat mulyono & pelanggar HAM!" ujar salah satu netizen.
Sementara itu, ada juga yang mengkritik konten podcast tersebut sebagai bentuk blunder politik yang justru semakin merugikan pihak yang bersangkutan.
"Eh malah blunder, dikira minoritas mempan kali dikasih politik sara macam gitu, kalo mau cari suara non-muslim kenapa ajak PKS + FPI," kata netizen lainnya.
Polemik ini semakin memanaskan suasana menjelang Pilkada Jakarta 2024, dengan sejumlah pihak mempertanyakan langkah-langkah yang diambil oleh menteri dan tim pemenangan paslon yang tengah menghadapi penurunan elektabilitas.(*)