Pemerintah Diminta Fokus pada Reformasi Pajak dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Atasi APBN yang Kere Keriting

 

Jakarta, 27 November 2024 – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia kini terancam mengalami defisit atau “kere keriting,” akibat utang pemerintah yang membengkak dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal. Ekonom dan pengamat kebijakan publik, Salamuddin Daeng, mengungkapkan bahwa selain beban utang yang besar, distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran turut memperburuk situasi keuangan negara.

Dalam tulisannya yang disampaikan kepada media, Salamuddin menyoroti masalah utama yang menyebabkan APBN semakin terkuras, yakni utang pemerintah yang sangat besar, mengharuskan negara untuk membayar bunga dan cicilan pokok dalam jumlah besar. Ia juga mengkritik subsidi BBM, LPG 3 kg, serta kompensasi listrik yang semakin membengkak akibat kegagalan pemerintah dalam mendistribusikan subsidi dengan tepat sasaran.

"APBN yang ‘kere keriting’ ini disebabkan oleh lebih besar pasak daripada tiang. Utang pemerintah yang membengkak menambah beban, sementara subsidi yang tidak tepat sasaran membuat defisit semakin besar," ungkap Salamuddin.

Penyebab lebih dalam, menurutnya, adalah kesalahan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam (SDA). Negara, katanya, tidak mendapatkan bagi hasil yang adil dari eksploitasi SDA, sementara perusahaan-perusahaan asing dan kroni-kroni mereka mendapatkan keuntungan yang melimpah. "Seharusnya negara mendapatkan bagi hasil yang lebih besar, bukan hanya pungut pajak yang kecil. Saat ini, negara hanya mendapatkan sedikit dari SDA, sementara pemilik modal asing memperoleh keuntungan besar," jelas Salamuddin.

Salamuddin juga menekankan bahwa sistem ekonomi Indonesia yang menurutnya menganut model "lintah darat," menyedot uang dari rakyat melalui pajak-pajak atas konsumsi sehari-hari, serta bunga bank yang tinggi. "Bunga bank mencekik masyarakat, karena bunga surat utang negara lebih tinggi. Uang mengalir ke bank dan ke surat utang negara, meninggalkan sedikit untuk konsumsi rakyat," tegasnya.

Laporan terbaru dari Bank Dunia juga mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari pajak, khususnya Pajak Penghasilan dan PPN, mengalami penurunan signifikan, sebagian besar disebabkan oleh melemahnya permintaan domestik dan penurunan harga komoditas. Sebagai respons, pemerintah menaikkan tarif PPN sebagai langkah untuk mengumpulkan lebih banyak dana. Namun, Bank Dunia menilai bahwa upaya menaikkan tarif PPN tidak akan efektif tanpa perbaikan efisiensi dalam pengumpulan pajak.

Bank Dunia dalam laporannya menyatakan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar terkait efisiensi pengumpulan pajak. Meskipun tarif PPN dinaikkan, potensi pendapatan yang dapat dikumpulkan belum optimal. "Masalah Indonesia bukan hanya soal kenaikan tarif pajak, tetapi lebih pada korupsi dalam sistem perpajakan dan rendahnya kepatuhan pajak. Efisiensi pemungutan pajak masih jauh di bawah rata-rata negara-negara tetangga," jelas laporan tersebut.

Menurut Salamuddin, masalah ketidakpatuhan pajak dan rendahnya efisiensi menjadi kendala utama dalam mengumpulkan pendapatan dari pajak. Ia menilai bahwa meskipun tarif pajak dinaikkan, tidak akan banyak membawa manfaat jika sistem perpajakan tidak dibenahi dan korupsi tidak diberantas.

Di tengah penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dalam deflasi dan meningkatnya kesulitan ekonomi, Salamuddin mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN. "Dengan kondisi ekonomi yang tertekan, menaikkan PPN bukan solusi. Pemerintah harus fokus pada kebijakan yang dapat membagikan uang kepada rakyat, bukan terus menyedotnya," kata Salamuddin.

Ia mengusulkan agar pemerintah segera melakukan reformasi pengelolaan SDA dengan memperbaiki data dan pengawasan eksploitasi sumber daya alam, serta memastikan bahwa pendapatan dari SDA kembali ke dalam negeri untuk memperkuat perekonomian nasional. "Pemerintah harus membenahi pengelolaan SDA, agar uang yang diperoleh dari hasil ekspor dapat kembali ke dalam negeri dan menggerakkan ekonomi. Banyak uang yang disimpan di luar negeri, yang seharusnya bisa digunakan untuk membangkitkan ekonomi dalam negeri," tambahnya.

Pemerintah, menurut Salamuddin, perlu bekerja keras untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan memperbaiki kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak. Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki efisiensi pengumpulan pajak dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. (*)

Baca Juga