Hersubeno Arief: Kasus Penembakan AKP Dadang Iskandar Bisa Terkait Setoran ke Atasan

 

Kasus Penembakan AKP Dadang Iskandar, Hersubeno Arief Soroti Dugaan Perlindungan Pihak Atas

Insiden tragis terjadi di Mapolres Solok Selatan pada Jumat dini hari, ketika AKP Dadang Iskandar menembak mati rekannya menggunakan pistol dinas HS-9 dari jarak dekat. Setelah kejadian tersebut, ia dilaporkan mencoba menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, namun tidak ada korban tambahan dalam insiden tersebut.

Kasus penembakan yang melibatkan AKP Dadang Iskandar langsung menarik perhatian publik, terutama karena adanya dugaan perlakuan berbeda terhadap penangkapannya. Saat pertama kali diamankan, ia terlihat tidak diborgol dan bahkan merokok santai, yang memicu kritik tajam terkait perlakuan istimewa terhadapnya.

Namun, setelah sorotan publik semakin luas, ia akhirnya mengenakan baju tahanan, dengan tangan diborgol dan kepala dicukur habis, sesuai standar bagi tersangka kriminal lainnya. Pihak kepolisian membantah adanya perlakuan istimewa, dengan menyebutkan bahwa pendekatan lunak digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menyoroti kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik tindakan pelaku. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian tunggal. “Mesti dicari tahu, jangan-jangan ini bukan hanya satu orang yang bermain. Bisa saja dia memberikan setoran ke atas,” ujarnya.

Hersubeno menilai bahwa kasus ini berpotensi melibatkan pihak-pihak yang lebih tinggi dalam hierarki kepolisian. Ia juga mencatat bahwa Solok Selatan, yang dikenal sebagai daerah tambang emas, kerap terkait dengan penambangan ilegal. Hersubeno menduga bahwa keberadaan aparat hukum yang nakal, seperti AKP Dadang, memungkinkan terjadinya kegiatan penambangan ilegal secara bebas.

“Seperti yang dikatakan oleh Habiburrahman, Solok Selatan memang dikenal sebagai daerah tambang emas sejak zaman Belanda hingga saat ini, dan banyak penambangan ilegal di sana,” tutur Hersubeno. Ia menambahkan bahwa para penambang tersebut kemungkinan mendapatkan perlindungan dari aparat hukum yang korup.(*)

Baca Juga