Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan kekhawatiran terkait kasus Tom Lembong yang kini menjadi sorotan.
Menurutnya, terdapat indikasi bahwa Kejaksaan Agung mungkin terlibat dalam permainan politik, dan tuduhan korupsi terhadap Lembong perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Habiburokhman, yang merupakan politisi dari Partai Gerindra, menyatakan bahwa konstruksi hukum kasus ini masih sangat sumir dan abstrak.
Ia menekankan pentingnya Kejaksaan Agung memberikan penjelasan yang jelas kepada publik agar tidak muncul tuduhan bahwa pemerintah menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik.
"Tanpa adanya penjelasan yang jelas dan detail, pengusutan kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Pak Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik," jelasnya kepada wartawan, Jumat (2/11/2024).
Kasus Lembong, mantan Menteri Perdagangan, berpusat pada dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan impor gula mentah, yang diklaim menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah.
Namun, yang menjadi perhatian adalah bahwa kerugian tersebut tidak berupa kerugian aktual, melainkan potensi kerugian, karena impor tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta, bukan BUMN.
Habiburokhman mempertanyakan dasar penetapan Lembong sebagai tersangka jika tidak ada bukti konkret mengenai aliran dana yang merugikan negara.
Dia berpendapat bahwa penetapan ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi politik untuk menekan lawan-lawan politik.
Kritik terhadap kasus ini juga datang dari berbagai kalangan. Beberapa anggota Komisi III lainnya, seperti Nasir Jamil dari PKS, menunjukkan ketidakpuasan terhadap penanganan kasus ini, sementara Benny Harman dari Partai Demokrat bahkan menyebutnya sebagai "mega korupsi."
Namun, ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kasus ini dianggap lebih besar daripada kasus-kasus korupsi lain yang lebih jelas?
Dino Patti Jalal, mantan diplomat, berpendapat bahwa Tom Lembong memiliki banyak musuh dan tuduhan ini mungkin merupakan upaya untuk menghancurkan reputasinya.
Ia mencatat bahwa Lembong sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden Jokowi.
Ekonom Antoni Budiawan juga mengisyaratkan bahwa ada kepentingan politik yang lebih besar di balik penetapan Lembong sebagai tersangka, dan mengingatkan bahwa isu ini bisa memengaruhi masa depan demokrasi di Indonesia.
Kasus ini bukan hanya berdampak pada Lembong, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan di Indonesia, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Beberapa pengamat khawatir bahwa penggunaan hukum sebagai alat politik dapat merusak integritas lembaga penegak hukum dan mengguncang kepercayaan publik.
Dengan situasi yang semakin kompleks, penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan, agar tidak terjebak dalam permainan politik yang merugikan.(*)
