'GAGAL Eksekusi Lapor Mas Wapres, Gibran Jadi Pengangguran Politik!'

 

Lapor Mas Wapres, Program Aduan Gibran Diuji Kredibilitasnya

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuri perhatian melalui peluncuran program aduan publik bertajuk Lapor Mas Wapres. Program ini disebut sebagai langkah awal Gibran membangun citra kepemimpinannya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Namun, muncul berbagai keraguan terkait efektivitas program tersebut. Beberapa pihak menilai Lapor Mas Wapres sebagai bagian dari strategi pencitraan politik untuk mempersiapkan langkah Gibran menuju Pemilihan Presiden 2029.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, bahkan menyebut program tersebut hanya sekadar gimmick. Menurutnya, tidak ada substansi nyata dalam pelaksanaan Lapor Mas Wapres.

“Saya malas mengomentari program ini karena tidak ada nilai yang bermutu. Ini hanya pencitraan,” ungkap Anthony di Jakarta, Jumat, 22 November 2024.

Keraguan ini juga muncul karena adanya pandangan negatif terhadap Gibran di media sosial. Di platform seperti X (Twitter), mayoritas respons warganet menyindir program tersebut.

Meski demikian, ada pandangan yang mendukung langkah Gibran. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai Lapor Mas Wapres sebagai upaya membuka jalur cepat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Lapor Mas Wapres itu seperti jalan tol. Laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti lebih cepat,” ujarnya.

Trubus menambahkan, program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk melaporkan persoalan langsung kepada pemerintah pusat. Pelapor bahkan mendapat ID dan nomor laporan untuk memantau progres pengaduan mereka.

Namun, menurut Pengamat Politik Adi Prayitno, program ini merupakan pertaruhan besar bagi Gibran. Ia menilai, keberhasilan program ini akan menjadi indikator kredibilitas Gibran sebagai pemimpin.

“Jika program ini gagal memberi solusi konkret, masyarakat akan melihatnya sebagai harapan kosong. Gibran berisiko kehilangan kepercayaan publik,” jelas Adi.

Sebagai contoh, jika laporan masyarakat terkait infrastruktur di daerah terpencil seperti Banten atau Sumenep tidak mendapat tindak lanjut, program ini akan dianggap tidak efektif.

Adi menyarankan agar Gibran menyampaikan data konkret berupa grafik jumlah laporan yang masuk dan eksekusi yang dilakukan. Hal ini penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat.

“Misalnya, dari 10.000 laporan, 70 persen sudah dieksekusi. Itu akan menunjukkan hasil nyata kepada publik,” tambahnya.

Jika Gibran gagal membuktikan keberhasilan program ini, karier politiknya berpotensi terhenti di 2029.

“Tanpa hasil konkret, publik hanya akan melihat program ini sebagai upaya membangun pencitraan. Jika terus begitu, Gibran bisa menjadi pengangguran politik pada 2029,” pungkas Adi.(*)

Baca Juga