Diungkap Hasto: Pilkada Jakarta, Jateng, Sumut, Yogya Disetting untuk Dimenangkan Orangnya Jokowi

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengubah Indonesia dari negara berbentuk Republik menjadi kerajaan. Hasto menilai langkah ini terlihat jelas melalui berbagai kebijakan dan praktik yang terjadi belakangan ini.

Hasto menyebutkan bahwa Jokowi telah menyeting Pilkada di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh calon-calon yang didukung olehnya. Pernyataan ini disampaikan Hasto setelah ia mendapatkan informasi dari Pengamat Militer dan Keamanan, Connie Rahakundini Bakrie, yang mengungkapkan bahwa ia akan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus yang tidak jelas. Penetapan tersangka tersebut, menurut Hasto, berasal dari perintah Presiden Jokowi.

Menurut Hasto, kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sangat buruk, karena kurangnya keteladanan, etika, dan moral. Ia juga menyebut dua peristiwa penting yang membuat dirinya menjadi target KPK. Peristiwa pertama adalah disertasinya yang menyimpulkan bahwa Jokowi menjadi elemen inti dari ambisi kekuasaan yang menggabungkan feodalisme, populisme, dan machiavellianisme. Hasto menyatakan bahwa ini terus dijalankan tanpa henti, meskipun semula banyak yang berharap keadaan sudah selesai setelah Gibran ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

Peristiwa kedua adalah terkait Pilkada Serentak 2024, di mana Hasto melihat adanya ambisi kekuasaan yang tak kunjung padam. Ia menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tetap menjadi negara republik, bukan kerajaan. Menurutnya, Jokowi mencoba menempatkan keluarganya dalam posisi strategis, seperti yang terlihat dalam Pilkada di Sumatera Utara, di mana Bobi Nasution yang dekat dengan Jokowi turut berkompetisi. Hasto juga menyinggung Pilkada di Jawa Tengah dan Boyolali, di mana kandidat-kandidat yang terhubung dengan Jokowi terlihat didorong untuk menang.

Hasto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan sistem politik yang ia nilai mengancam kedaulatan rakyat. Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut menciptakan pengingkaran terhadap bentuk negara Republik yang selama ini ada.

Hasto kemudian menceritakan bahwa saat menerima informasi tentang penetapan dirinya sebagai tersangka, ia sedang berada di Sumatera Utara bersama tokoh-tokoh civil society seperti Todung Mulya Lubis dan Ikrar Nusa Bhakti. Ia juga menyinggung soal peran Jokowi dalam mengganggu pencalonan Tri Rismaharini dalam Pilkada Jawa Timur, dengan cara-cara yang menurutnya sangat menghambat kepemimpinan Risma.

Hasto mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengingatkan seluruh rakyat Indonesia tentang ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum dan kekuatan logistik untuk mengatur Pilkada. Ia mengajak agar masyarakat tidak terjebak dalam skenario yang membungkam kedaulatan rakyat.(*)

Baca Juga