[BREAKING NEWS] Beberkan Fakta soal PIK 2, Said Didu Tolak Mediasi APDESI, Nih Sederet Bocorannya

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, menegaskan penolakan keras terhadap tawaran mediasi yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) terkait kasus penggusuran di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Said Didu yang belakangan ini disorot publik karena vokalnya dalam mengkritik proyek besar tersebut, mengungkapkan alasan penolakannya melalui akun media sosial X pribadinya, @msaid_didu. Dia menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak bisa menerima tawaran mediasi APDESI Pusat atas laporan hukum yang dilayangkan oleh Kepala Desa Belimbing, Maskota.

"Saya tidak bisa menerima tawaran mediasi APDESI Pusat atas laporan Maskota," tulis Said Didu di akun media sosialnya pada Kamis, 21 November 2024.

Selain penolakan tersebut, Said Didu juga menyampaikan sejumlah saran kepada APDESI Pusat terkait peran mereka dalam kasus penggusuran di PIK 2. Berikut ini adalah saran yang dia ajukan:

1. Berjuang untuk Kepentingan Publik
   Said Didu menegaskan bahwa perjuangannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh pengembang dalam proyek strategis nasional (PSN) PIK 2.
2. Tidak Berbicara di Ruang Tertutup
   Said Didu menegaskan bahwa dirinya tidak biasa bekerja dalam ruang tertutup. Hal ini menggambarkan sikap transparan dan keterbukaannya dalam mengungkapkan masalah ini kepada publik.
3. Tidak Jelasnya Posisi Hukum APDESI
   Menurut Said Didu, ia tidak tahu apa yang ingin dimusyawarahkan dalam mediasi tersebut dan apa posisi hukum APDESI dalam laporan yang dilakukan oleh Maskota. Laporan tersebut, menurutnya, dilakukan secara pribadi oleh Maskota, sementara pihak yang dilaporkan tidak terkait dengan dirinya.
4. Tuduhan Berita Bohong
   Said Didu menanggapi tuduhan berita bohong dengan menunjukkan bukti-bukti. Ia menyebutkan bahwa APDESI secara terbuka terlibat dalam pembebasan lahan untuk PIK 2, seperti yang terlihat pada foto kantor pembebasan lahan yang jelas mencantumkan dukungan APDESI Kabupaten Tangerang. Ia pun menegaskan bahwa dirinya tidak dapat bermusyawarah dengan pihak yang mendukung penggusuran rakyat.
5. Perjuangan Publik, Bukan Pribadi
   Masalah penggusuran di PSN PIK 2, menurut Said Didu, sudah menjadi perjuangan publik, sehingga ia merasa tidak memiliki kewenangan untuk bermusyawarah dengan siapa pun terkait masalah ini.

Selain itu, Said Didu memberikan sejumlah rekomendasi agar APDESI lebih fokus pada langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk mendukung rakyat yang terdampak proyek tersebut. Berikut adalah saran-saran lainnya:

1. Hentikan Dukungan kepada Pengembang
   Said Didu meminta APDESI untuk menghentikan dukungan mereka kepada pengembang pembebasan lahan PIK 2, karena hal tersebut bisa dianggap sebagai kolusi dan berpotensi mengarah pada praktik korupsi.
2. Sebarkan Peta Batasan PSB PIK 2
   Ia menyarankan agar APDESI meminta dan menyebarkan peta batasan PSB PIK 2 yang sebenarnya hanya mencakup 1.755 hektar, bukan sampai ke Tanara.
3. Buka Izin Lokasi PSN PIK 2 ke Masyarakat
   Said Didu mendorong agar izin lokasi PSN PIK 2 dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas prosesnya.
4. Bentuk Tim Penaksir Harga Tanah
   Ia mengusulkan pembentukan tim penaksir harga untuk menentukan patokan harga minimum bagi tanah yang dijual oleh rakyat kepada pengembang.
5. Ganti Rugi untuk Aset Negara
   Said Didu juga meminta APDESI untuk meminta daftar dan besaran ganti rugi untuk aset negara seperti jalan, sungai, irigasi, jalan pantai, dan laut yang terkena dampak proyek PIK 2.

Dengan saran-saran tersebut, Said Didu berharap APDESI lebih fokus pada kepentingan rakyat dan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat dalam proyek PSN PIK 2.(*)

Baca Juga