Blak-Blakan! PDIP Bongkar Rahasia Jahat Jokowi Pakai ‘Partai Cokelat'

 

Hasto Kristiyanto Ungkap Dugaan Ambisi Kekuasaan Jokowi Lewat 'Partai Cokelat'

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan dugaan ambisi kekuasaan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui instrumen yang ia sebut sebagai 'Partai Cokelat'.

Dalam podcast bertajuk "Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka, Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anies", Hasto memaparkan bahwa dirinya ditargetkan menjadi tersangka karena dua peristiwa penting.

Peristiwa pertama, menurut Hasto, berkaitan dengan disertasi yang ia tulis. Ia menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi telah menjadi elemen inti dari ambisi kekuasaan yang didasarkan pada gabungan feodalisme, populisme, dan machiavellianisme.

"Dalam disertasi saya, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif, Jokowi telah menjadikan ambisi kekuasaan ini sebagai pusat dari strategi politiknya," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (23/11/2024).

Ia juga menyebutkan bahwa ambisi kekuasaan tersebut masih berlanjut, bahkan setelah Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

"Prosesnya sangat prosedural, tetapi tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi, bahkan mematikan peradaban demokrasi kita," tambah Hasto.

Peristiwa kedua yang ia soroti adalah penyelenggaraan Pilkada 2024. Ia menuding adanya mobilisasi kekuatan yang disebut 'Partai Cokelat', khususnya di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Namun, Jokowi menerapkan sistem kerajaan dengan menempatkan keluarganya, seperti Bobby Nasution di Sumatera Utara, dan membatasi lawan politiknya," katanya.

Hasto menyebut bahwa praktik ini adalah ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat. Ia juga menyoroti adanya intimidasi terhadap beberapa pemimpin daerah, termasuk upaya menghambat langkah Risma di Jawa Timur.

Hasto mengaku menerima peringatan dari Connie Rahakundini agar tidak turun langsung ke lapangan, terutama di Sumatera Utara, untuk mempersoalkan posisi Bobby Nasution.

"Ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti, dan upaya menempatkan 'hulu balang sang raja' adalah bagian dari strategi besar ini," ungkapnya.

Ia bahkan mendengar adanya mobilisasi dana besar untuk mendukung agenda politik ini.

"Dari informasi yang saya dapat, setelah Jokowi turun di Jakarta, dana sebesar Rp200 miliar telah dimobilisasi untuk keperluan tertentu. Jumlah itu pun merupakan pengurangan dari permintaan awal sebesar Rp400 miliar," paparnya.

Meski begitu, Hasto menegaskan bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi ancaman tersebut.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia akan ancaman ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum dan logistik untuk membungkam kedaulatan rakyat," tegasnya.(*)

Baca Juga