Sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diibaratkan sebagai pagar makan tanaman karena melindungi para pelaku judi online, alias judol. Hal ini menyebabkan praktik haram tersebut semakin marak di Tanah Air.
Penilaian ini disampaikan oleh pemerhati telematika, Roy Suryo, dalam siaran persnya pada Minggu, 3 November 2024. Roy menilai bahwa Kementerian Komdigi, yang seharusnya membantu mengungkap kasus judol yang semakin meluas, justru terkesan melindungi para pelakunya.
"Ini namanya tidak waras," kata Roy. Dia pun menyatakan dukungannya terhadap ketegasan Menteri Komdigi, Meutya Hafid, untuk memecat dengan tidak hormat anak buahnya yang terlibat dalam judi online.
Roy menekankan bahwa bukan hanya ASN di Kementerian Komdigi yang harus dipecat, tetapi siapa saja yang terlibat dalam praktik judi online layak menerima sanksi serupa. "Termasuk para pejabat Komdigi," ujarnya.
Lebih lanjut, Roy meminta agar pengusutan kasus tersebut tidak berhenti pada mereka yang sudah ditangkap oleh aparat Polda Metro Jaya. "Aparat harus terus menyelidiki oknum-oknum Komdigi yang terlibat. Ini mungkin terjadi di era Budi Arie Setiadi atau bahkan Johny Gerald Plate," tambahnya.
Roy mengungkapkan bahwa ASN di level bawah tidak bekerja sendirian. Jika mereka melakukan tindakan tersebut tanpa adanya persetujuan dari atasan, mereka tidak akan berani bertindak. Ia menekankan bahwa kasus perjudian biasanya memiliki pelindung di atasnya.
"Mereka berani 'bermain' karena merasa 'aman dan nyaman' sudah ada '86' ke banyak pihak," ungkap Roy. Saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara tiga lainnya adalah warga sipil.(*)
%20(Custom).jpg)
