Tunjangan Rumah Dinas untuk DPR Jadi Beban Prabowo Subianto

Seluruh anggota dewan bakal mendapatkan tunjangan berupa uang tunai pengganti rumah dinas yang tidak lagi mereka gunakan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menuturkan beban APBN di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto bakal berat, dan diminta tidak dibebankan lagi dengan adanya tunjangan rumah dinas.

"Ya akan jadi beban. Bebannya pertama, uang negara habis untuk sesuatu yang tidak perlu dilaporkan. Jadi, sangat mungkin uang tunjangan perumahan itu tidak digunakan untuk mengontrak rumah," kata Lucius Karus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 13 Oktober 2024.

Terlebih, kata Lucius, banyak anggota dewan yamg memiliki rumah maupun apartemen pribadi di Jakarta, sehingga tunjangan berupa uang pengganti rumah dinas dinilai kurang efektif.

"Karena kita tahu banyak anggota DPR yang sudah punya di Jakarta, banyak anggota DPR yang kaya sehingga tidak perlu lagi namanya rumah dinas maupun tunjangan perumahan," katanya.

"Bagaimana mereka yang mendapatkan tunjangan yang sama dan mereka yang akan menggunakan itu untuk mengontrak rumah, lalu seperti apa pertanggungjawabannya?" tanyanya.

Ia merasa, DPR tidak tepat memberikan uang tunjangan perumahan ke anggota dewan, dan uang tunjangan itu bisa diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di daerah.

"Masa DPR mempertontonkan ke publik bahwa uang negara itu bisa dilaporkan sesuka-suka hati mereka anggarannya untuk mengontrak rumah tapi malah misalnya belanja tas mewah," tutupnya seperti dikutip dari rmol

 Prabowo Harus Respons Serius Dugaan Korupsi Penganggaran di Setjen DPR

 Peralihan pemberian rumah dinas anggota DPR periode 2024-2029 menjadi tunjangan harus menjadi perhatian serius Presiden terpilih Prabowo Subianto, karena terindikasi ada unsur korupsi. 

Sebab dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa tidak akan memberikan toleransi terhadap perilaku korupsi di pemerintahannya nanti.

"Kalau Prabowo benar-benar keras sebagaimana statemennya yang anti korupsi, ia perlu mendesak pihak terkait untuk mengusut penganggaran di Setjen DPR," kat Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (13/10).

Oleh sebab itu, Dedi meminta Prabowo mengusut adanya dugaan korupsi rumah dinas DPR yang kini berubah menjadi tunjangan.

Adanya tunjangan untuk rumah kepada anggota dewan juga dianggap kurang tepat. Lantaran mayoritas anggota dewan periode ini memiliki rumah pribadi di Jakarta.

"Periode lalu, lebih banyak anggota DPR yang tidak tinggal di rumah dinas, cek saja. Anggota DPR yang jauh saja, misal dari Papua, Sumatera, rata-rata sudah punya rumah di Jakarta," tutup Dedi.***

Baca Juga