Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengungkapkan keprihatinannya terkait kejadian kapal asal Singapura yang tertangkap mencuri pasir di perairan Batam.
Sambil menangis, Susi mempertanyakan bagaimana insiden seperti ini bisa terjadi di wilayah perairan Indonesia.
"Kok bisa terjadi hal seperti ini di perairan kita?," kata Susi dalam keterangannya di aplikasi X @susipudjiastuti (11/10/2024).
Netizen pun ramai-ramai menyuarakan keprihatinan mereka, sebagian bahkan merindukan sosok Susi Pudjiastuti yang dinilai memiliki pendekatan tegas dalam menjaga laut dan sumber daya alam Indonesia.
Seperti akun @yusdinur75, ia turut menyayangkan atas pencurian pasir tersebut.
Sebab pada era Susi menjadi Menteri, setiap kapal asing yang masuk mencuri, langsung ditenggelamkan.
"Sayang sekali ya Bu, pencurian oleh asing terus berlangsung," ujarnya.
"Kapal pengangkut pasir biasanya segede gaban. Nyedot pasir untuk penuhi kapal pastinya lbh dari 3 jam," kata @WAHYU_UNIFORM.
"Coba tanya orang ini Bu Susi (Sambil menampilkan foto Prof Yusril Ihza Mahendra)," cetus @prwajj.
Sebelumnya, 2 kapal keruk (dradger) MV YC 6 dan MV ZS 9 berbendera Singapura diduga kuat melakukan kegiatan pengerukan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun melakukan penghentian operasional keduanya.
Di mana diketahui hasil kerukan (dumping) juga tidak memikiki izin serta dokumen yang lengkap di Perairan Batam, Kepulauan Riau.
Adapun Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono, atau akrab disapa Ipunk melihat langsung proses penghentian dan pemeriksaan saat dirinya berada di dalam Kapal Pengawas (KP) Orca 03 untuk melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah yang menjadi salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau, pada hari Rabu (9/10/2024) kemarin.
Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.
"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," katanya seperti dikutip dari fajar
Berdasarkan pemeriksaan sementara, kata Ipunk, nahkoda kapal menjelaskan pasir yang ada di palka kapal ini berjumlah 10.000 meter kubik. Pasir laut juga diakui akan dikirim ke Singapura.
"Pengakuan nakhoda, masuk ke sini 10 kali setiap bulan, jadi setiap bulan 100 ribu meter kubik pasir laut yang dicuri," katanya.
Ipunk menyampaikan kedua kapal berbendera Malaysia. Dari pantauan Tempo, tidak hanya bendera Malaysia yang terpasang di kapal, juga ada bendera Singapura dan bendera Republik Sierra Leone.
Begitu juga di situs Marine Traffic, kedua kapal berbendera Sierra Leone, negara di Afrika Barat.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo yang juga hadir dalam konferensi pers menegaskan sampai saat ini belum satu pun izin PKPRL untuk pemanfaatan pasir laut dikeluarkan KKP.
"Jadi bisa kami pastikan pengambilan pasir ini ilegal kalau dilihat dari konteks PP 26 tahun 2023, soal pemanfaatan sedimentasi pasir laut," ujarnya.
Sampai berita ini diturunkan kedua kapal masih berlabuh jangkar di perairan Kabil, Batu Besar, Kota Batam.
Sebanyak 29 awak kapal yang terdapat di dua kapal masih berada di atas kapal tersebut.
Begitu juga barang bukti puluhan ribu meter kubik pasir laut sudah memenuhi palka kapal.
Ipunk menegaskan penangkapan ini masih dugaan awal. Pihaknya akan mendalami kasus ini sehingga bisa dilihat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kapal asing itu.
"Kami sudah punya sedikit alat bukti," tegasnya.***
.jpg)
%20(Custom)%20(1).jpg)
%20(Custom).jpg)
