Said Didu Murka ke Presiden Jokowi: Berhenti Bohongi Kami Pak!

Muhammad Said Didu kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai sumber pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pemotongan subsidi.

"Berhentilah bohongi kami Pak," cuit Said Didu dalam keterangannya di X @msaid_didu, Sabtu (12/10/2024).

Said Didu menyebut bahwa dana hasil pemotongan subsidi tidak dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sumber pembiayaan infrastruktur bukan dari pemotongan subsidi," sebut Said Didu.

Mantan Sekretaris BUMN ini mengatakan bahwa pemotongan subsidi itu dialihkan untuk program bantuan sosial, termasuk yang terkait dengan Pilpres.

"Pemotongan anggaran subsidi bukan untuk infrasruktur, tapi bapak alihkan untuk bansos, termasuk bansos Pilpres," tukasnya.

Lebih lanjut, Said Didu menjelaskan bahwa sumber utama pembiayaan infrastruktur berasal dari utang negara yang terus mengalami peningkatan.

"Sumber pembiayaan infrastruktur dari utang yang meningkat dari Rp 2.600 trilyun menjadi sekitar Rp 9.000 trilyun," terangnya.

Lanjut Said Didu, utang BUMN Konstruksi yang mengalami kerugian lebih dari Rp 300 triliun, berpotensi menyebabkan kebangkrutan di sektor tersebut.

"Juga dari utang BUMN Konstruksi dengan kerugian lebih Rp 300 trilyun sehingga BUMN Konstruksi bangkrut," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam unggahannya di aplikasi X @jokowi, menekankan bahwa tidak semua kebijakan yang ia ambil selalu mendapatkan dukungan penuh dari publik, namun hasil dari kebijakan tersebut bisa dirasakan secara nyata.

Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah keputusan untuk mengalihkan subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur, yang meskipun mendapat kritik, kini terbukti berhasil menurunkan biaya logistik, mengurangi jumlah desa tertinggal, serta meningkatkan daya saing Indonesia.

"Contohnya, saat pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM untuk membangun infrastruktur," kata Jokowi.

"Namun hasilnya jelas, kita berhasil menurunkan biaya logistik, mengurangi jumlah desa tertinggal, dan meningkatkan daya saing Indonesia," sambung dia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti kesuksesan kebijakan hilirisasi, yang mampu menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi besar.

"Kebijakan hilirisasi juga sukses menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi besar," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, di acara Kompas 100 CEO Forum ke-15, Jokowi mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam membangun Indonesia dan mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya mengajak semua untuk bersinergi membangun Indonesia dan mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto," pungkasnya seperti dikutip dari fajar

Pasca Lengser, Jokowi Sudah Ditunggu 26 Tuntutan Kasus Hukum, Termasuk Kasus Ijazah Palsu, Ini Daftar Lengkapnya!

Pak Said Didu mengungkap kasus hukum yang akan menjerat Jokowi pasca lengser:

Minimal akan ada 26 kemungkinan gugatan yang akan dihadapi Jokowi :

1. Kebohongan

2. Fufufafa

3. Berbagai Proyek Strategis Nasional

4. Penggusuran rakyat

5. Gurita Oligarki

6. Penegakan Hukum (Judi Online, Narkoba, Korupsi, Penyelundupan)

7. Penyerahan tambang ke China

8. Ibu Kota Nusantara (IKN)

9.  Pembengkakan Utang

10. Kereta Api Cepat

11. Infrastruktur mangkrak

12. Kebangkrutan BUMN karena ditugaskan bangun infrastruktur

13. Food Estate

14. Cetak sawah baru

15. Mafia impor pangan

16. Kasus KM-50

17. Gurita Bisnis Keluarga

18. Proyek Tol Laut

19. Bansos Pilpres

20. UU Ciptakerja

21. Cawe-Cawe Pilpres dan Pilkada

22. Pelemahan KPK

23. Ekspor pasir laut

24. Korban tahanan politik

25. Ijazah palsu

26. Pemalsuan identitas diri

👇👇

'Dosa-Dosa Jokowi Selama Jabat Presiden RI 2 Periode'

Dalam laporan khusus Majalah Tempo berjudul “18 Dosa Jokowi.” , alih-alih mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam Nawacita, Jokowi secara perlahan-lahan justru menghancurkan demokrasi melalui 18 dosa yang dibuatnya selama sepuluh tahun berkuasa. 

Mulai dari pemberantasan korupsi yang jeblok karena adanya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kemunduran demokrasi dengan dinasti politik yang diciptakannya.***