Prabowo Bukan Presiden yang Tidak Kompeten, Eep Saefulloh: Mustahil Menjadi Boneka Jokowi

Pengamat politik Eep Saefulloh menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto, jika terpilih sebagai presiden, tidak akan menjadi "boneka" dalam pemerintahan. Menurut Eep, Prabowo memiliki integritas yang kuat dan tidak akan mudah dikendalikan oleh pihak lain, termasuk oleh mantan presiden Joko Widodo.

"Saya menduga, dan saya rasa banyak yang berpendapat serupa, bahwa Presiden Prabowo bukanlah sosok yang akan bersedia menjadi boneka," ujar Eep Saefulloh dalam wawancaranya di kanal YouTube Keep Talking. "Saya tidak percaya Prabowo akan mudah dikendalikan atau dipaksa menjadi boneka," lanjutnya.

Eep menjelaskan bahwa bagi Prabowo, kabinet dan pemerintahan merupakan instrumen penting yang harus diatur secara cermat demi keberhasilan kepemimpinannya. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas, Prabowo diprediksi akan melakukan reshuffle kabinet secara berkala untuk memastikan loyalitas para menteri lebih mengarah kepadanya daripada kepada mantan presiden Jokowi.

Ia juga menegaskan bahwa dalam isu-isu tertentu, ketika Prabowo dan Jokowi memiliki pandangan yang sejalan, tidak relevan menyebut menteri-menteri tersebut berada di bawah kendali Jokowi. Kesamaan pandangan ini, menurut Eep, merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan yang mengedepankan kohabitasi.

Pendapat bahwa Prabowo akan menjadi boneka Jokowi dinilai Eep terlalu sederhana. Ia menyebut bahwa loyalitas yang didasarkan pada "utang budi" memiliki batasan tertentu, dan hubungan yang berbasis pada utang budi tidak serta-merta menjadikan seseorang tunduk sepenuhnya.

Lebih lanjut, Eep mengungkapkan bahwa dengan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Jokowi diperkirakan akan mengarahkan perhatiannya pada Pemilu 2029. Eep menggambarkan Gibran sebagai “pedang bermata dua,” yang tidak hanya dapat menguntungkan Prabowo dalam menghadapi pihak di luar pemerintahan, tetapi juga memiliki potensi menjadi pesaing terdekat bagi Prabowo dalam waktu yang tidak lama.

Menurut Eep, demokrasi di Indonesia memungkinkan adanya kohabitasi, atau kerja sama antara presiden dan wakil presiden dari latar belakang politik yang berbeda, tidak seperti model kemitraan penuh di Amerika Serikat. Kohabitasi ini memungkinkan dua pemimpin dari aliran politik berbeda untuk berada dalam satu pemerintahan.

Eep menyarankan agar pemerintahan Prabowo Subianto diberi kesempatan untuk bekerja secara independen dan sesuai dengan arahannya. “Namun demikian, kita harus tetap waspada agar pemerintahan ini berjalan lurus dan amanah yang diemban tidak diselewengkan,” tutupnya.***

Baca Juga