Ketua Komnas HAM Tegaskan MoU dengan TNI untuk Sinergi Perlindungan Hak Asasi Manusia
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Komnas HAM dan TNI di Jakarta pada hari Senin menunjukkan bahwa tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara dapat berjalan seiring dengan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Nota kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Ketua Komnas HAM di kantor Komnas HAM. Ini menandai kolaborasi resmi pertama antara kedua institusi dalam bidang HAM di lingkungan TNI.
“Tidak ada pertentangan antara tugas pertahanan keamanan dengan HAM, selama pelaksanaan dilakukan sesuai dengan hukum, baik hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia,” jelas Atnike, sebagaimana dikutip dari laman Antara News.
Panglima TNI Agus Subiyanto menambahkan bahwa TNI telah menjadikan nilai-nilai HAM sebagai bagian dari kurikulum pendidikan bagi prajuritnya. Materi tentang HAM kini diajarkan secara intensif dan diperbarui secara berkala, ditambah dengan pelatihan rutin bagi para prajurit yang bertugas di lapangan.
“Dalam MoU ini terdapat ketentuan untuk tukar-menukar informasi dan data, di mana prajurit yang berada di daerah operasi akan melaporkan jika terdapat pelanggaran HAM kepada petugas HAM, yaitu Kababinkum atau Asops yang berkoordinasi dengan staf di Komnas HAM,” ungkap Jenderal Agus.
Selain Agus Subiyanto dan Atnike Nova Sigiro, hadir juga Laksamana Muda Kresno Buntoro, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, serta Mayjen TNI Gabriel Lema, Asisten Operasi Panglima TNI, yang turut menandatangani MoU ini.
Sebagai informasi, kesepakatan ini berlaku selama tiga tahun dan mencakup kerja sama dalam pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, serta pertukaran data terkait pengaduan masyarakat.
“Tujuan dari MoU ini adalah agar kedua lembaga dapat bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendorong situasi HAM yang lebih baik di Indonesia,” tutup Atnike.
Presiden Prabowo Minta Menteri HAM Natalius Pigai Efisiensi Anggaran dan Hindari Pemborosan
