Kasus pemecatan Ipda Rudy Soik dari kepolisian terus menarik perhatian publik, termasuk Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Benny K Harman, menilai pemecatan tersebut tidak masuk akal, terutama mengingat Rudy Soik telah mengungkap kasus mafia bahan bakar minyak (BBM). Ia berpendapat bahwa Rudy merupakan simbol bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya mengusut Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Benny mengungkapkan, "Tampaknya ada sesuatu di balik pemecatan ini. Rudy Soik sebelumnya pernah dimasukkan ke penjara terkait kasus TPPO di Polda NTT. Saya menduga ini adalah tindakan balas dendam." Politisi dari Partai Demokrat yang mewakili NTT itu juga menyatakan bahwa ia telah mengenal Rudy selama bertahun-tahun dan pernah menitipkan kasus TPPO tersebut untuk diusut secara tuntas.
Menurut Benny, dukungan untuk kasus Rudy Soik berasal dari aparat penegak hukum, yang katanya juga terlibat dalam kasus tersebut. Ia meragukan alasan di balik pemecatan Rudy, terutama terkait penanganan kasus BBM yang melibatkan pengusaha gelap.
"Dia ditengarai bekerja sama dengan pejabat di lingkungan Polda, sehingga dihadapkan pada sidang kode etik. Saya rasa hal ini tidak masuk akal," tegas Benny.
Lebih jauh, Benny mempertanyakan keadilan dari pemecatan tersebut. "Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh Rudy Soik, apakah hukuman yang dijatuhkan padanya setimpal?" tutupnya.***
