Kualitas Pemimpin Indonesia Dinilai Kian Merosot, Said Didu: Dari Bung Hatta ke FUFUFAFA

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengutip pernyataan tajam Jusuf Kalla (JK) yang menyoroti kemerosotan moral dan etika dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.

Dikutip dari unggahannya di X, Said Didu mengungkapkan pandangan kritis JK terkait perubahan mencolok dalam kualitas kepemimpinan nasional.

"Dari pemimpin yang menjadikan ilmu pengetahuan, moral dan etika sebagai penuntun menjadi bangsa yang dipimpin oleh orang-orang yg mengabaikan ilmu pengetahuan dan membuang etika dan moral ke tong sampah," ujar Said Didu dalam keterangannya @msaid_didu, kemarin.

JK, dalam ulasannya, membandingkan era di mana pemimpin menjadikan ilmu pengetahuan, moral, dan etika sebagai pedoman, dengan kondisi saat ini yang menurutnya jauh berbeda.

"Seperti pemimpin yang memiliki ilmu, etika dan moral menjadi dipimpin orang yg ijazahnya tdk jelas dan tiap hari berbohong," tukasnya.

Tak hanya itu, JK menyoroti perubahan yang sangat besar dalam kualifikasi pemimpin.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki wakil presiden dengan integritas dan kapasitas seperti Bung Hatta.

"Dari Wapres sekualitas Bung Hatta dll menjadi cawapres sekualitas FUFUFAFA," cetusnya.

Namun sekarang posisi penting seperti cawapres justru diserahkan kepada figur yang disebutnya dengan sindiran "FUFUFAFA", merujuk pada kandidat yang dianggapnya tak sebanding.

Pria kelahiran Pinrang ini juga menyinggung soal penegakan hukum, yang seharusnya menjadi salah satu pilar kepemimpinan yang kuat.

Ia merasa prihatin melihat pemimpin saat ini justru mendorong masyarakat untuk melanggar hukum, dengan menyebutkan kasus yang melibatkan Bahlil Lahadalia sebagai contoh.

"Dari pemimpin yang menegakkan hukum menjadi pemimpin yang mengarahkan masyarakat untuk melanggar hukum (Bahlil dll)," tandasnya seperti dikutip dari fajar

Pasukan Bawah Tanah Jokowi: Gibran Lambang Negara

Relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi melaporkan Roy Suryo atas dugaan penyebaran berita bohong, karena menyebut akun Fufufafa adalah milik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.  

Sekretaris Jenderal Pasbata Jokowi, Sri Kuntoro Budianto, keberatan dengan klaim Roy Suryo bahwa 99 persen akun Fufufafa dipastikan milik Gibran. “Dia (Roy Suryo) bilang 99 persen, nah, buktinya mana bicara seperti itu? Tunjukkan dong,” ujar Budianto.

Dia terus mempertanyakan bukti kronkret yang bisa menunjukkan bahwa Gibran adalah pengguna media komunitas Kaskus dengan akun bernama Fufufafa.

“Kalau dia (Roy Suryo) bicara itu (akun Fufufafa) milik Mas Gibran, buktinya mana? Dibuktikan dulu saja,” kata Budianto yang ditemui di Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, 27 September 2024.  

Budianto mengklaim bukti-bukti yang dimiliki oleh Roy Suryo merupakan upaya mengarahkan opini publik. “Jangan hanya memframing-framing, menggiring-giring opini masyarakat. Semua rakyat membaca,” ujarnya.

Sekjen Pasukan Bawah Tanah Jokowi menyangkal kaitan pihaknya dengan Gibran. Budianto mengaku tidak ada komunikasi antara relawan Pasbata dengan Gibran, dalam hal pelaporan Roy Suryo yang dikenakan pasal 27 dan 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meski mendesak Roy Suryo untuk membuktikan bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran, namun Pasukan Bawah Tanah Jokowi juga tidak bisa menunjukkan apa saja bukti yang dilampirkan untuk pelaporan Roy Suryo.

“Untuk bukti ada beberapa, tapi untuk menyampaikan di media saya belum bisa menyampaikan,” ujar Budianto.  

Tindakan hukum yang ditempuh Pasbata, kata Budianto, didasarkan pada keresahan dan kegaduhan yang timbul di masyarakat usai Roy Suryo menyatakan akun Fufufafa milik Gibran. Pendukung Presiden Joko Widodo itu menilai perlunya menjaga suasana kondusif jelang pergantian pemerintahan.

Mereka menilai, pernyataan Roy Suryo perihal kepemilikan akun Fufufafa dianggap sebagai upaya menciptakan kekisruhan. Oleh karena itu, Pasbata merasa bertanggung jawab untuk menjaga Gibran.

“Karena Mas Gibran ini lambang negara, mau dilantik. Jadi kita sebagai Pasukan Bawah Tanah Jokowi harus siap melindungi,” kata Budianto.***

Baca Juga