Mayoritas masyarakat menilai bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat.
Hal ini diungkap Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio alias Hensat melalui video singkatnya di Instagram.
Menurutnya, terdapat perbedaan signifikan antara harapan masyarakat dengan prioritas DPR dalam menyusun program legislasi nasional (prolegnas).
"Rakyat mungkin berharap ada undang-undang yang menjamin sembako tetap murah dan pekerjaan yang nyaman, tapi yang muncul malah undang-undang cipta kerja," ujar Hensat seperti dikutip redaksi, Rabu (2/10).
Hensat menuturkan, dalam berbagai survei, termasuk survei KedaiKOPI, isu yang paling banyak diangkat oleh masyarakat adalah ekonomi keluarga dan lapangan pekerjaan.
Namun, DPR justru mengalihkan fokus pada hal-hal lain, seperti revisi undang-undang Pilkada, yang menurut Hendri tidak menjadi prioritas masyarakat.
"Lah saya ini lagi laper, tiba-tiba kok DPR sibuk revisi UU Pilkada? kan kita bernegara gimana caranya bisa hidup lebih enak, lebih sejahtera," tandas Hensat.
Masyarakat pun menaruh harapan besar kepada anggota DPR terpilih yang baru saja dilantik untuk melakukan langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah mendesak yang rakyat hadapi.
.jpg)
%20(Custom)%20(1).jpg)
%20(Custom).jpg)
