Jokowi: Pindah IKN Jangan Buru-Buru, Belum Siap Dipaksakan Akhirnya Enggak Baik

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan untuk tidak buru-buru memutuskan untuk pindah ke Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur.

Jokowi meminta untuk memastikan IKN layak huni sebagai sebuah kota yang memiliki fasilitas lengkap sebelum akhirnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota diteken.

“Semuanya ada kan ini butuh waktu, memindahkan ibu kota itu sekali lagi butuh waktu. Pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota jadi jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya, nggak baik.” kata Jokowi usai menghadiri TNI Fun Run di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Jokowi menyadari bahwa progres pembangunan istana negara tidak cukup menjadi patokan bahwa IKN layak huni.

Sebagai sebuah kota, IKN harus memiliki fasilitas yang menunjang ekosistem kehidupan. Mulai dari rumah tinggal, rumah sakit, sarana pendidikan, hingga pusat perbelanjaan.

“Saya kira ini normal, natural saja sehingga semuanya ekosistem terbangun, rumah sakit, sekolah, untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan,” kata Jokowi.

Jokowi pun mengatakan Keppres pemindahan ibu kota bakal diteken oleh presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah resmi menjabat nantinya. 

Sebab dirinya tidak bisa lagi mengeluarkan keputusan strategis di akhir masa jabatan.

“Ya mestinya gitu, (diteken) presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi.

Jokowi: Keppres IKN Akan Diteken Prabowo

Presiden Joko Widodo mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota ke IKN bakal ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto ketika sudah resmi menjabat nanti.

“Ya mestinya gitu, (diteken) presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi saat ditemui di acara TNI Fun Run, di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Jokowi membeberkan beberapa alasan mengapa Keppres pemindahan Ibu Kota ini belum juga ia tanda tangani, salah satunya ekosistem infrastruktur yang belum terbangun.

“Memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, ekosistem itu harus jadi,” kata Jokowi.

Saat ini di IKN progres pembangunan istana negara memang tampak progresif dalam beberapa bulan terakhir, bahkan Jokowi dan kabinetnya sudah beberapa kali menyelenggarakan rapat di saja.

Namun Jokowi menyadari bahwa fasilitas lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, hingga transportasi umum belum tersedia di IKN. Sehingga sebagai sebuah kota, IKN belum layak untuk ditinggali.

“Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap,” kata Jokowi.

“Sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK-SD-SMP-SMA-SMK sampe universitas kemudian keramaian, restoran juga warung-warung yang juga itu diperlukan,” lanjutnya.

Oleh karena itu, menurutnya, kondisi kesiapan di lapangan harus dipastikan mumpuni sebelum Prabowo nantinya menandatangani Keppres itu.

“Kalau sekarang, apartemennya siap, tapi kantornya belum, terus mau apa?” tuturnya seperti dikutip dari kumparan

Nasib IKN, Jokowi Sebut Keppres Pemindahan Ibu Kota Mestinya Diteken Prabowo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sepatutnya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," ucap Jokowi seusai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kaltim, Minggu (6/9/2024)

Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," kata Jokowi.

Ia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa," ungkapnya.

Oleh karena itu dia menyampaikan Keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto nanti..***