'Ekonomi Politik Oligarki dan Eksploitasi Sumber Daya Alam'

Penulis: Dr. Rahmat Mulyana, MM - Indef Associate, Dosen IAI Tazkia, Peneliti LPPM Tazkia / Inilah

Ekonomi politik oligarki telah menjadi ciri khas yang menonjol dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. 

Sistem oligarki, di mana sekelompok kecil elite dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dominan mengendalikan kebijakan negara, telah memberikan dampak signifikan terhadap cara sumber daya alam dikelola. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana pengaruh oligarki dalam eksploitasi sumber daya alam dan dampaknya terhadap pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Oligarki dan Struktur Kekuasaan Ekonomi di Indonesia

Di Indonesia, oligarki merujuk pada segelintir elite yang memiliki kekayaan luar biasa dan akses kuat terhadap kekuasaan politik. Sejarah oligarki di Indonesia telah tertanam sejak era Orde Baru, di mana hubungan erat antara pengusaha dan pemerintah memungkinkan penguasaan besar-besaran terhadap sektor strategis, terutama sumber daya alam. Kala itu, pemerintah sering memberikan konsesi sumber daya seperti tambang dan perkebunan kepada elite-elite tertentu, menciptakan lingkungan bisnis yang sangat terpolarisasi.  

Elite oligarki ini tidak hanya menguasai sektor ekonomi, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Para oligark sering memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pejabat pemerintah, yang memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan publik, regulasi, dan undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam. 

Contohnya, proyek besar seperti jalan tol, pembangkit listrik, atau pengembangan infrastruktur besar lainnya sering kali dikuasai oleh perusahaan-perusahaan milik konglomerat yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, seperti Jasa Marga dan PT Adaro Energy dalam proyek jalan tol dan PLTU. Akibatnya, regulasi yang muncul cenderung menguntungkan elite korporasi, sementara aspek lingkungan dan sosial sering kali diabaikan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Bayang-bayang Oligarki 

Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hutan tropis, telah menjadi target eksploitasi oleh oligarki. Salah satu contohnya adalah sektor batu bara, yang dikuasai oleh segelintir perusahaan besar yang sangat dekat dengan kekuasaan. Silakan cari datanya secara jelas. 

Di sektor ini, perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan konsesi tambang dalam skala besar, sering kali dengan prosedur yang minim transparansi, dan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan daripada kepentingan rakyat.  

Selain itu, dalam sektor perkebunan kelapa sawit, perusahaan besar seperti Wilmar International, Sinar Mas Group (Golden Agri-Resources), dan Astra Agro Lestari memainkan peran penting. Ketiga perusahaan ini mengelola ratusan ribu hektar lahan sawit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan penguasaan lahan yang begitu luas, mereka memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah terkait agraria dan kehutanan, yang sering kali berujung pada konflik agraria dengan masyarakat lokal dan adat.  

Luas lahan yang dikelola oleh perusahaan kelapa sawit besar ini juga sangat signifikan, dengan Wilmar International mengelola sekitar 279.000 hektar, Golden Agri-Resources sekitar 500.000 hektar, dan Astra Agro Lestari mengelola sekitar 290.961 hektar. Skala ini memperlihatkan betapa besarnya penguasaan korporasi atas sumber daya lahan di Indonesia, yang sering kali berdampak buruk terhadap lingkungan dan sosial.

Dampak Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Eksploitasi sumber daya alam yang dikendalikan oleh oligarki memiliki dampak langsung terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari sudut pandang lingkungan, deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air, dan polusi udara menjadi masalah serius. Hutan tropis Indonesia, yang menjadi paru-paru dunia, mengalami penurunan luas setiap tahunnya akibat pembukaan lahan untuk tambang dan perkebunan. Deforestasi di Indonesia merupakan salah satu yang tercepat di dunia, dengan sekitar 685.000 hektar hutan yang hilang setiap tahun akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan penebangan liar. 

Dari perspektif sosial, eksploitasi yang berlebihan menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan atau perkebunan sering kali tidak mendapat manfaat yang signifikan dari kegiatan ekonomi tersebut. Pendapatan besar yang dihasilkan dari sumber daya alam justru mengalir ke tangan segelintir orang kaya, sementara penduduk setempat tetap hidup dalam kemiskinan. Konflik agraria akibat pengambilalihan lahan oleh perusahaan besar juga semakin memperburuk kondisi sosial di daerah pedesaan.   

Dari sisi ekonomi, ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam berisiko menciptakan kerentanan ekonomi. Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Ketika harga komoditas global turun, perekonomian Indonesia juga terdampak. Selain itu, model ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam sering kali menghambat pengembangan sektor ekonomi lain yang lebih berkelanjutan, seperti teknologi dan industri kreatif.

Tantangan Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia perlu menghadapi tantangan besar dalam mengatasi dominasi oligarki di sektor sumber daya alam. Reformasi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Proses tender proyek infrastruktur dan pertambangan harus dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh lembaga independen untuk mencegah kolusi dan monopoli. Selain itu, regulasi terkait perlindungan lingkungan harus diperketat, dengan penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran oleh perusahaan.  

Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Sektor energi terbarukan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Dengan memanfaatkan potensi ini, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan batu bara yang merusak lingkungan.

Solusi untuk Masa Depan

Ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan ini:

1. Reformasi politik dan ekonomi: Pengaruh oligarki dalam pengambilan kebijakan harus dibatasi melalui mekanisme demokrasi yang lebih transparan. Pembatasan dana kampanye, transparansi legislatif, dan penguatan lembaga anti-korupsi adalah langkah penting untuk membangun sistem yang lebih adil.

2. Diversifikasi ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dengan mengembangkan sektor industri kreatif, teknologi hijau, dan energi terbarukan adalah langkah penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. 

3. Penegakan hukum yang tegas: Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, serta memberikan sanksi yang tegas untuk pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. 

4. Partisipasi masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi politik oligarki memiliki dampak besar terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi kebijakan yang transparan dan akuntabel, diversifikasi ekonomi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan peningkatan partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah yang perlu diambil.  

Hanya dengan demikian, kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan adil untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite.

Baca Juga