Hakim didorong untuk berserikat imbas tidak adanya kenaikan gaji selama 12 tahun dan tuntutan peningkatan kesejahteraab. Hal itu menuai pro kontra.
Dosen Insitut Teknologi Bandung, Ardianto Setiawan mendorong para hakim berserikat. Mengingat persoalan ketenagakakerjaan yang dihadapi.
“Makanya berserikat,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Rabu (9/10/2024).
Di sisi lain, ia membandingkan dengan dosen. Dosen kini mempunya serikat pekerja bernama Serikat Pekerja Kampus.
Namun untuk perkerja kampus, kata Ardianto, banyak yang mengamini persoalan ketenagakerjaannya dengan dalih pengabdian.
“Untung aja gak ada hakim yang: Kan itu pengabdian. Bayarannya nanti di surga. Disyukuri aja. Kan bisa kerja sampingan. Kalau mau kaya jangan jadi hakim. Rezeki gak harus gaji, bisa datang dari mana aja,” ujarnya.
Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Prof Halim Hamzah menilainya berbahaya. Ada sejumlah alasan yang dikemukakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu.
“Bahaya, bisa mengancam independenai hakim dalam penanganan perkara,” jelasnya.
Kedua, ia menyebut hakim bisa terlibat ke arena praktis. Jika mereka berserikat.
“Yang kedua bisa mendorong hakim ke arena politik praktis,” terangnya.
Menurutnya, hakim punya etika sendiri. Salah satunya membatasi diri bersosialisasi.
“Hakim itu adalah individu makhluk sosial yang dituntut untuk membatasi diri bersosial,” pungkasnya.
Meski begitu, Hamzah tak menjelasakan lebih detail apakah berserikat melanggar kode etik hakim atau tidak.
%20(Custom).jpg)
