Disertasi Bahlil Sebut Pembagian Dana Bagi Hasil Hilirisasi Jokowi Tak Adil: Banyak Daerah yang Teriak!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti ketimpangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) di kawasan industri yang mengolah produk hilirisasi.

Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia yang dikutip Jumat (18/10/2024), Bahlil menunjukkan adanya ketimpangan DBH disejumlah kawasan industri.

Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam seringkali tidak mendapatkan porsi yang seimbang dari pendapatan yang dihasilkan.

Dalam contoh kasus Halmahera Tengah yang mengolah hilirisasi nikel, dari total pendapatan sebesar Rp12,5 triliun, hanya sekitar Rp2 triliun yang dikembalikan ke daerah.

Padahal, beban tanggung jawab daerah dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri sangat besar.

"Itu mengapa banyak orang daerah berteriak," kata Bahlil.

Bahlil pun mengusulkan agar porsi pembagian DBH produk ekspor hilirisasi ditingkatkan menjadi minimal 30-45%. Tujuannya adalah agar daerah dapat lebih optimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah, harus dibagi DBH oil and gas dan hilirisasi," tuturnya.

Untuk diketahui,  hilirisasi adalah program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah pun terus gencar mendorong program hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, Indonesia tidak lagi sekadar sebagai pemasok bahan baku, namun juga sebagai produsen barang jadi dengan nilai jual yang lebih tinggi seperti dikutip dari suara

Siapa Alvian Cendy Yustian? Sosok Viral yang Diduga Joki Disertasi Bahlil Lahadalia, Ternyata Seorang...

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, menjadi sorotan publik setelah berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 20 bulan.

Kecepatan penyelesaian program S3 yang kurang dari dua tahun itu menuai kritik, dan ada dugaan bahwa ia menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan studinya.

Hal ini diperkuat oleh penemuan warganet yang menemukan nama orang lain dalam dokumen disertasinya.

Dalam setahun terakhir, Bahlil juga sangat aktif dalam pemerintahan, kampanye, serta kepemimpinan Partai Golkar.

Isu mengenai disertasinya pun terus menjadi perbincangan.

Salah satu temuan menarik datang dari akun X Transparency International Indonesia (@TIIndonesia).

Dalam properti dokumen disertasi yang berbentuk PDF, tercantum nama Alvian Cendy Yustian sebagai penulis.

“Coba cek di device kalian muncul gak authornya?” tanya @TIIIndonesia.

Nama Alvian Cendy Yustian tercantum dalam disertasi Bahlil Lahadalia yang berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia."

Sementara itu, akun X lainnya juga menemukan informasi serupa, namun mereka berpendapat bahwa mungkin Alvian hanya bertindak sebagai orang yang mengonversi file Word ke format PDF tanpa terlibat lebih jauh.

“Metadata file Disertasi Bahlil. Di dalam metadata ada nama selain dia sebagai penulis. Berprasangka baik saja, bisa jadi si masnya cuma memindahkan file Word ke Pdf :). File disertai dia pada link ini,” kata @ZakkiAmali.

Lantas siapa Alvian Cendy Yustian?

Alvian Cendy Yustian saat ini menjabat sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Investasi/BKPM, di mana ia berfungsi sebagai Investment Analyst.

Berdasarkan profil LinkedIn-nya, Alvian adalah lulusan Universitas Indonesia.

Dalam data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), tercatat bahwa ia masuk Universitas Indonesia pada tahun 2016 di jurusan Manajemen dan lulus pada semester genap 2019/2020.

Dalam hal pengalaman kerja, Alvian pernah menjalani magang di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang keuangan pada tahun 2018.

Selain itu, ia juga pernah bekerja di KJPP Rengganis, Hamid, dan rekan sebagai valuer, serta di PT Penguin Indonesia sebagai staf keuangan.***