Pakar Hukum Tata Negara: Prabowo Berpotensi Menggandeng Sosok Tertentu sebagai Calon Wakil Presiden di Tengah Penolakan Gibran
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memberikan pandangannya terkait posisi wakil presiden Prabowo Subianto di masa depan yang saat ini diisi oleh Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Refly, peluang besar ada pada Ketua DPR RI, Puan Maharani, dibandingkan Gibran Rakabuming Raka, yang belakangan ini terus mendapatkan penolakan.
"Jangan kaget kalau nantinya wakil presiden Prabowo bukan Gibran, tetapi Puan Maharani," ujar Refly, dikutip pada Selasa (29/10/2024).
Menurutnya, Puan memiliki nilai lebih di mata Prabowo, khususnya karena posisinya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta pengaruh kuat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Yang lain tidak ada harganya," tambah Refly, merujuk pada partai-partai lain dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Dalam koalisi yang melibatkan Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, Refly menilai tidak ada partai atau tokoh yang memberikan pengaruh tawar-menawar yang cukup kuat selain PDIP.
Bahkan, menurutnya, pemimpin partai lain cenderung mengikuti arahan Prabowo tanpa daya tawar yang kuat.
"Karena yang lain itu seperti kerbau dicucuk hidungnya," kritik Refly.
Menurut Refly, meskipun Gibran dianggap tidak berbahaya bagi posisi Prabowo, penunjukan Gibran berpotensi menjadi risiko.
“Penolakan terhadap Gibran akan terus terjadi, itu tidak baik bagi pemerintahan Prabowo ke depan,” jelas Refly.
Prabowo pun, lanjutnya, mungkin tak tertarik berkoalisi dengan partai atau tokoh lain yang memiliki pengaruh besar, seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, karena dikhawatirkan justru mengurangi ruang gerak Prabowo dalam pemerintahan.
Refly menyatakan bahwa menggaet Puan Maharani merupakan pilihan logis bagi Prabowo.
Selain memperkuat dukungan PDIP, Puan dinilai dapat bekerja sama tanpa membahayakan posisi dan kontrol Prabowo di pemerintahan.(*)
