Pemerintah berencana menambah utang sebanyak Rp 775 triliun pada tahun 2025. Utang itu akan berasal dari beberapa sumber seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), maupun pinjaman.
"Jadi pembiayaan anggaran kita Rp 616,8 triliun, itu diperoleh dari pembiayaan utang berjumlah Rp 775 triliun dan investasinya negatif Rp 105,4 triliun," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, dalam diskusi dengan media di Anyer, Serang, Banten, dikutip Jumat, (27/9/2024).
Riko menjelaskan utang sebesar Rp 775 triliun akan berasal dari penerbitan SBN netto sebanyak Rp 642,5 triliun. Sementara penarikan pinjaman akan berjumlah Rp 133 triliun.
"Di mana pinjamannya akan terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri," tutur dia.
Dikutip dari salinan Undang-Undang APBN 2025, pinjaman akan berasal dari dalam negeri sebesar Rp 5,1 triliun. Sementara pinjaman dari luar negeri ditargetkan mencapai Rp 128 triliun.
Adapun secara keseluruhan, postur APBN 2025 dirancang memiliki belanja sejumlah Rp 3.621 triliun dan pendapatan sebesar Rp 3.005 triliun. Defisit anggaran pada tahun 2025 dirancang sebesar 2,53% dari PDB atau senilai Rp 616 triliun.
Selain menarik utang, pemerintahan Prabowo akan melakukan strategi refinancing untuk membayar utang jatuh tempo tahun depan yang mencapai Rp 800 triliun.
Utang pemerintah turun per akhir Agustus 2024. Jelang Presiden Joko Widodo lengser pada Oktober 2024 mendatang, utang Pemerintah kini sebesar Rp 8.461,93 triliun.
Total utang itu turun Rp 40,76 triliun dari catatan per akhir Juli 2024 senilai Rp 8.502,69 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turun menjadi 38,49%, dari bulan lalu 38,68%
