Keberadaan pasukan berani mati pembela Joko Widodo dianggap hanya sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan, serta hanya untuk memperkeruh suasana politik dan sosial bangsa Indonesia.
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, keselamatan Presiden Jokowi sudah dijamin oleh pasukan pengamanan presiden.
Sehingga, keberadaan pasukan berani mati pembela Jokowi sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan dari sosok Sukodigdo Wardoyo.
"Nama Sukodigdo kini menjadi perbincangan publik. Pernyataannya seputar pasukan berani mati pembela Jokowi akan sulit dibuktikan," kata Wildan kepada RMOL, Senin (16/9).
Wildan menilai, isu seputar pasukan berani mati pembela Jokowi ini hanya untuk memperkeruh suasana. Dengan begitu, tensi kegentingan akan meningkat sehingga presiden perlu mempersiapkan aparat keamanan sebagai bentuk antisipasi.
"Jokowi selaku presiden hingga hari ini tidak memiliki masalah hukum. Tidak ada ancaman yang membahayakan sosok presiden. Lalu buat apa pasukan pembela ini," tutur Wildan.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, agenda kerja Jokowi yang hendak mengumpulkan seluruh Kapolda boleh jadi berkaitan dengan agenda politik pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.
"Beberapa hari lalu, presiden sudah memimpin rapat paripurna dengan jajaran menterinya di IKN. Itulah rapat terakhir yang dipimpin Jokowi bersama kabinetnya," tuturnya.
"Beberapa hari kemudian mungkin menjadi rapat terakhir presiden dengan jajaran Kapolda di Indonesia. Tidak ada yang spesial dari rapat menjelang berakhirnya pemerintahannya Pak Jokowi," pungkas Wildan seperti dikutip dari rmol
WASPADA! Apel Akbar Pasukan Berani Mati Jokowi di Jakarta, Amien Rais: Siapa Sponsornya Ya?
Mantan Ketua MPR RI Amien Rais kembali bikin heboh lewat pernyataannya.
Kali ini lewat akun Youtube-nya, Amien Rais mengungkap bahwa pada 22 September 2024 akan ada apek akbar pasukan berani mati Jokowi.
Acara tersebut digelar di Jakarta dengan melibatkan sekitar 20.000 orang.
“Tanggal 22 September nanti direncanakan akan ada apel besar-besaran di Jakarta yang akan diikuti, ini katanya, oleh sekitar 20 ribu pasukan berani mati," ujarnya.
"Kata pimpinan pasukan berani mati itu, Sukodikdo Wardoyo, mereka punya komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan," imbuh Amien Rais.
Bila benar, kata Amien, pertanyaannya, siapa pendana utama gerakan sebesar itu.
“Ya, mungkin akan dijawab mereka sendiri yang membiayai kegiatan itu. Tentu tidak ada yang percaya. Saya tidak percaya sama sekali,” tegas Amien dikutip dari Tribunnews.com.
“Pasti ada sponsor yang menanggung biaya berjumlah miliaran itu sehingga dalam suasana sepert ini, Mulyono selalu bisa meminta para cukong untuk merogoh kocek mereka tetapi itu dulu menurut saya," lanjutnya.
"Saya kira sekarang, sejak jadi bebek lumpuh, ia kehilangan kesaktiannya. Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas,” tambahnya.
Amien kemudian menyatakan, Jokowi itu sudah pasti lengser di tanggal 20 Oktober tahun ini.
"Pasca 20 Oktober besok, Mulyono tidak ada lagi di panggung politik nasional. Mungkin saja sesekali muncul tetapi yang jelas itu hanya di pinggiran, lah. Andaikata Jokowi belum dipenjara, tentu lain cerita,” katanya menambahkan.
Bahkan Amien Rais secara meyakinkan mengatakan, hari-hari ini Jokowi semakin resah, gelisah, galau, dan tidak mampu lagi tertawa lepas seperti masa-masa kemarin.
“Mudah-mudahan saya keliru, tetapi saya khawatir seperti saya sampaikan beberapa hari lalu, ini manusia Mulyono karena kalap, bisa mengambil aksi yang cukup berbahaya yang saya istilahkan sebagai politik bumi hangus,” katanya.
“Mulyono atau Jokowi ini tampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongoan dan keculasan—bangunan besar itu, sekarang sudah ambruk dan pasti ini menyakitkan bagi Jokowi,” imbuhnya.
“Apa kemudian akan mengandalkan Gibran? Itu mustahil. Gibran bagaikan mentimun bongkok. Ada, tidak ada, itu tidak masalah. Jadi, ada tidak adanya, itu tidak berpengaruh, karena siapa dia itu,” katanya lagi.
Prabowo pun kata, di kepemimpinannya nanti, Gibran malah jadi beban.
“Jika si Gibran diajak sidang kabinet, ini anak ugungan Mulyono, kalau ikut bicara mungkin akan jadi lelucon saja," ujarnya.
"Wong buka warung martabak Markobar saja tidak laku, tidak sampai setahun sudah bangkrut, lantas diskursus apa yang bisa dia sampaikan? Tentu nothing. Tidak ada sama sekali,” tegas mantan Ketua MPR itu.
“Atau kemudian Jokowi mengandalkan Kaesang. Apalagi ini, kehidupan keluarga muda Kaesang yang hedonistik, suka pamer kemewahan, bergaya OKB, mengalami culture shock, sekarang jadi sasaran kebencian mayoritas kaum milenial," tuturnya.
"Jadi Kaesang juga sudah tertutup. Jalan buntu. Mau nyagub diketawain ayam, mau nyalon wali kota juga tidak akan ada yang memilih, kecuali milenial yang keblinger,” lanjut mantan Ketua Umum PAN ini.
Disampaikan Amien, hampir semua pengamat politik jeli berpendapat tidak mungkin presiden terpilih Prabowo sudi melanjutkan program pemerintahan Jokowi yang dianggapnya memecah belah bangsa, menjadikan kebohongan dan kepalsuan sebagai seni berkuasa, dan mengunggulkan kepentingan pribadi dan keluarga segala-galanya.
“Jadi ini tidak mungkin. Pak Prabowo yang ukuran kepemimpinannya itu jauh di atas Jokowi lantas kemudian disuruh meneruskan kebijakan Jokowi,” kata dia.
Amien Rais bahkan sempat menuding jika Jokowi merupakan pecinta Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tudingan Amien Rais itu ke Jokowi karena adanya permintaaan maaf dari pemerintah kepada orang-orang yang terlibat kaum kiri yang tertuang dalam Keppres 17/2022.
"Nah jadi Jokowi bukan kader PKI, itu saya iyakan. Dia bukan kader PKI, saya setuju. Tapi Si Mulyono ini Jokowi jelas pencinta PKI," ujar Amin Rais dalam video.
"Lihat saja Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Oleh karena itu, kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga. Jangan sampai mereka merusak masa depan bangsa," lanjutnya.
Dibantah Mahfud MD
Namun pernyataan Amien Rais soal PKI tersebut langsung dibantah mantan Menko Polhukam, Mahfud MD lewat status twitternya @mohmahfud, Rabu (11/9/2024).
Dalam postingannya, Mahfud MD mengkoreksi pernyataan Amien Rais.
"Ada koreksi untuk Pak Amien Rais. Yang Bapak katakan bahwa Kepres No. 17 Thn 2022 berisi permintaan maaf Presiden Jokowi kepada PKI itu TIDAK BENAR," tulis Mahfud MD.
"Kepres itu hanya berisi pengakuan terjadinya pelanggaran HAM Berat atas 13 kasus. Presiden harus mengakui karena itu adalah keputusan Komnas HAM," bebernya.
Lebih lanjut dipaparkannya, berdasarkan Tap MPR dan Undang-Undang yang dibuat ketika Amien Rais memimpin MPR, Mahfud menjelaskan yang berwenang menentukan terjadinya pelanggaran HAM Berat itu adalah Komnas HAM.
Sehingga ditegaskan Mahfud, Presiden tidak boleh tidak mengakui.
Dan atas langkah Presiden dengan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 Dewan HAM PBB secara resmi memberi apreasiasi kepada Pemerintah Indonesia.
"Sebelum Presiden mengeluarkan Kepres 17 tersebut. memang ada yang usul agar Presiden meminta maaf kepada PKI, tetapi usul itu DITOLAK," ungkap Mahfud MD.
"Ada juga usul agar Pemerintah menulis ulang sejarah 1965/1966. Ini juga kita tolak. Sebab jika Pemerintah yang menulis sejarah nanti bisa diubah lagi oleh Pemerintah berikutnya," jelasnya.
"Makanya kita hanya mengatakan, universitas atau lembaga Riset silakan saja menulis sejarah secara ilmiah, dana bisa dari Pemerintah untuk riset. Namun hasilnya tidak harus merupakan pandangan pemerintah. Sejarah 1965/1966 sudah banyak ditulis dan versinya bermacam-macam. Silakan kalau mau diteliti lagi secara ilmiah," bebernya.***
