Sempat Panas Ajakan Perang, Banser-Pagar Nusa Akhirnya Temui Tommy Kurniawan

Utusan Satkornas Barisan Serbaguna Ansor (Banser) dan Pagar Nusa menemui Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan. Video pertemuan tersebut diposting akun Afif Fuad Saidi pada 5 September 2024.

Salah satu utusan Banser mengungkapkan, pihaknya hendak bertabayun dengan pidato dari Tommy Kurniawan seputar ajakan perang dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kalau memang betul mengajak perang ya kita siap. Silakan tentukan dimana, kapan, enggak usah pakai ramai-ramai kita siap.” ujar utusan tersebut.

Tommy Kurniawan yang tampak mengenakan kemeja putih mengatakan, tujuan konferensi pers tersebut terkait dengan adanya isu muktamar tandingan.

Dia mengungkapkan, Garda Bangsa yang merupakan badan otonom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki tugas untuk menjaga seperti apa yang dilakukan saat muktamar di Bali.

“Kalau ada yang mengganggu partai kami siap. Kalau lihat video yang ada bukan kutipan tulisan, enggak ada sama sekali dari kami berbicara untuk ayok Banser perang,” ujar dia.

Merespons jawaban Tommy, utusan Banser tersebut meminta agar Tommy Kurniawan bisa mencabut kalimat perang tersebut mengingat sudah membuat keresahan di tengah masyarakat.

Diketahui, sebelumnya Tommy mengatakan siap jika harus melawan GP Ansor dan Pagar Nusa terkait isu muktamar PKB tandingan yang akan digelar oleh kubu PBNU. Tommy mempertanyakan dasar hukum GP Ansor dan Pagar Nusa yang dikerahkan untuk "menertibkan" PKB.

"Kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap, Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang kita perang, kita siap melawan," ujar Tommy kepada wartawan di kantor DPP PKB, Sabtu (31/8/2024)

Kepala Satkornas Banser, Gus Syafiq Syauqi merasa gertakan tersebut harus dipertanyakan maksud sebenarnya. Sehingga tidak meimbulkan persepsi yang membingungkan dan menyesatkan.

“Kami kemarin mendapatkan info ajakan perang itu. Tapi kami tidak mau gegabah, tidak ingin terpancing. Kami, Banser dan Pagar Nusa meniatkan untuk tabayun ke Tommy. Biar kami paham duduk perkaranya, konteksnya bagaimana,” ujar Gus Syafiq saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (2/9/2024).

Apalagi, menurut dia, gertakan perang tersebut timbul dari konflik yang saat ini membuat goyang PKB.

Jika itu karena konflik PKB, menurut Gus Syafiq, jangan tarik-tarik Banom NU ke dalamnya.

Gus Syafiq menyarankan, lebih baik Garda Bangsa menganggap ini sebagai koreksi atas perjalanan partai di bawah kepemimpinan Cak Imin selama belasan tahun dan agar membantu PKB untuk menyelesaikan masalahnya.

“Ansor ini ormas, tidak terlibat politik praktis. Kalau ngajak perang karena konflik internal partai malah aneh. Lebih baik Garda Bangsa bantu selesaikan masalah internal PKB, koreksi diri,” ucap Gus Syafiq.

Menurut Gus Syafiq, perintah yang diberikan oleh PBNU adalah perintah untuk menyuarakan hak dan wewenang kepemimpinan ulama, bukan kekuasaan.

Karena itu, dia mengatakan, apapun bentuk penentangan terhadap aspirasi ini harus dilihat sebagai penentangan kepada hak dan wewenang ulama.

Sementara itu, Komandan Pasukan Inti Nasional Pagar Nusa, Gus Malik mengatakan kalau memang dalam proses tabayun benar Garda Bangsa mengajak perang Banom NU, pihaknya siap menerimanya.

“Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja. Misalnya kita siapkan panggung Pencak Dor. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana,” kata dia  seperti dikutip dari republika

Anak Buah Cak Imin ke Yaqut: Muktamar PKB yang Sah di Bali; Kalau Ada yang Mengaku, Kami Sapu!

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 ketimbang menyatakan sah ada muktamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dilansir dari ANTARA di Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai muktamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Muktamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma’ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Muktamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Muktamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.

Sebelumnya, Menag menilai sah-sah saja jika ada muktamar ulang PKB di Jakarta meskipun sebelumnya telah dilaksanakan Muktamar PKB di Bali.

"Saya tidak menggagas soal itu. Akan tetapi, saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja," kata Yaqut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.***

Baca Juga