Pemerintah diminta untuk mendengarkan aspirasi rakyat terutama ahli lingkungan hidup dan juga masyarakat di pesisir pantai sebelum menerapkan kebijakan ekspor pasir laut yang dinilai banyak mudharatnya dibandingkan manfaat.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan berpendapat suara masyarakat dan sejumlah elemen masyarakat penting untuk didengar pemerintah, agar kebijakan melegalkan penambangan pasir laut tidak merugikan Indonesia ke depan.
Legislator dari Fraksi PKB itu menyayangkan langkah pemerintah membuka keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang.
"Malaysia dan Kamboja aja sudah larang ekspor pasir laut ke Singapura karena dampak yang disebabkan sangat besar. Kok kita sekarang malah mundur lagi,” tegas Daniel kepada wartawan, Kamis (19/9).
Menurutnya, dalam mengeluarkan kebijakan strategis, pemerintah seharusnya mencermati dampak baik dan buruk bagi lingkungan hidup.
“Kebijakan harusnya dibuat untuk menjaga dan menguntungkan, bukan hanya memprioritaskan kepentingan sesaat tapi merusak berbagai aspek kehidupan untuk jangka lama,” tutup Daniel Johan.
Pihak Pemerintah kompak menyatakan bahwa kebijakan penambangan pasir laut untuk diekspor tidak akan merusak lingkungan laut.
Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah Menteri dalam kabinet Indonesia maju, seperti Menko Marves Luhut B. Panjaitan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri Sakti Wahyu Teronggono menyatakan bahwa pasir sedimentasi dinilai cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).
Oleh karena itu, PP Nomor 26 Tahun 2023 mengatur bahwa pasir sedimentasi harus digunakan untuk reklamasi dan pembangunan infrastruktur, dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
