Persentase peningkatan jumlah non-voters atau golongan putih (golput) bisa meningkat karena rasa kecewa sebagian publik Jakarta atas polemik pencalonan pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Pasangan Dharma-Kun ini dianggap sudah bermasalah, yakni dengan adanya pencatutan nama pendukung tanpa ada izin.
“Saya menemukan langsung adanya pencatutan nama warga untuk mendukung pasangan Dharma dan Kun ini. Padahal, si warga ini sama sekali tidak memberikan dukungan kepada pasangan tersebut," kata pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (2/9).
Akibatnya warga ini dikonfirmasi oleh petugas dari kecamatan dan tidak bisa menjadi anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara atau KPPS karena dianggap tidak netral.
"Belum juga terpilih, Dharma dan Kun sudah makan korban," kata Wildan.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, pembiaran atas tindakan tim sukses Dharma-Kun dalam menggalang dukungan bisa memicu rasa kecewa warga Jakarta. Para warga yang kecewa kemudian memilih untuk golput.
Dalam catatan Pilkada sebelumnya, jumlah golput di Pilgub Jakarta terus menurun dari periode ke periode berikutnya. Pada 2017 lalu, persentase golput menyentuh angka 22,9 persen.
"Pada Pilkada Jakarta November nanti, ada dua pemicu golput. Pertama, warga Jakarta makin apatis karena ketiga pasangan yang berlaga tidak mewakili keinginan mereka. Kedua, tidak ada figur yang mendorong mereka untuk mau datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya," pungkas Wildan seperti dikutip dari rmol
Untuk informasi, Untuk informasi, Kabar dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendukung pencalonan pasangan cagub dan cawagub jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana viral.
Dugaan ini muncul setelah KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Berdasarkan rapat tersebut, pasangan jalur independen ini dinyatakan lolos persyaratan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan, melalui akun X-nya, mengakui NIK-nya aman dari dugaan pencatutan untuk cagub-cawagub independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Namun demikian, beberapa anak dan kerabatnya terdaftar. Hal itu diketahui setelah dilakukan pengecekan identitas diri di situs info pemilu.
"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi, KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," tulis Anies, dalam unggahannya di akun X-nya, Jumat (16/8/2024).
Tak hanya Anies, beberapa warga juga mengaku menjadi korbaan dugaan pencatutan nama itu.
Salah satunya adalah Samson, seorang warga Jakarta Pusat yang akhirnya melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya.
Adapun laporan tersebut diterima kepolisian dan diterima dengan nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024. Namun, terlapor dalam hal ini masih dalam penyelidikan.
"Membuat laporan polisi terkait dengan pencatutan data nomor induk kependudukan pak Samson untuk digunakan terhadap pencalonan atau dukungan terhadap calon perseorangan individu gubernur DKI Jakarta atas nama bapak Komjen Purn Dharma Pongrekun dan wakilnya bapak Kun," kata kuasa hukum pelapor, Army Mulyanto kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (16/8/2024) malam.***
