Kemandirian pemerintahan Prabowo-Gibran bisa dibaca dari susunan kabinet yang akan dibentuk saat pelantikan bulan Oktober 2024 mendatang.
Dari tokoh-tokoh yang dipilih mengisi pos kementerian, nantinya bisa dilihat apakah pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar mandiri atau masih disusupi pemerintahan terdahulu, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
Demikian antara lain dipaparkan pengamat politik Subiran Paridamos menjawab kekhawatiran publik soal dugaan intervensi Jokowi dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Salah satu fokus semua kalangan, baik kawan koalisi maupun oposisi adalah seperti apa postur, format, dan bentuk dari kabinet Prabowo-Gibran pasca dilantik 20 Oktober mendatang," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, pada Kamis (19/9).
Selain komposisi kabinet, karakteristik kepemimpinan presiden terpilih juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mengukur kemandirian pemerintahan ke depan.
Berkaitan dengan karakteristik pemimpin ini, Subiran meyakini Prabowo tidak mudah disetir pihak lain, termasuk Presiden Jokowi sekalipun.
"Prabowo adalah politisi patriot yang tidak bisa didikte oleh kekuatan politik manapun. Dia memiliki karakter, prinsip, gaya dan pola komunikasi politik yang jujur dan apa adanya," tutur Subiran.
"Dia hanya bisa berkompromi asal untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama komitmen visi Indonesia emas 2045," sambungnya.
Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Sentral Politika itu memandang, penyusunan kabinet Prabowo-Gibran akan menyesuaikan kebutuhan bangsa saat ini, bukan bagi-bagi kue kekuasaan kepada pendukung yang berkontribusi di Pilpres 2024 kemarin.
"Seperti keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung yang nantinya akan diisi oleh para mantan presiden, juga akan semakin menguatkan posisi zaken kabinet yang kemungkinan akan dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan," tutup Subiran.
