IKN Jadi Proyek Gagal? Pakar Hukum 'Bongkar' Alasan Dibalik Ketidaksiapan!

  Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut tidak siap untuk menggantikan Jakarta. Hal itu disampaikan Pakar hukum tata negara Refly Harun.

Menurutnya, permasalahannya IKN ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Ia mengatakan, membangun IKN tak dengan semangat kebersamaan atau tidak berdasarkan keinginan rakyat, tapi sebagai warisan dari kepemimipnan Jokowi, sehingga tidak pernah siap sampai sekarang.

"Apa yang ingin saya katakan Presiden Jokowi membangun ibu kota tidak dengan semangat kebersamaan, itu persoalannya, tidak dengan sebuah imajinasi dari rakyat bahwa ibu kota harus berpindah," ucapnya, Rabu (25/09/2024). 

"Tidak mengikut sertakan pendapat orang banyak, hanya dia sendiri yang kemudian berimajinasi untuk legacy, ya akibatnya adalah ketidaksiapan seperti ini," imbuhnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengatakan tidak mau terburu-buru mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN.

Karena menurut Jokowi, syarat utama untuk memindahkan ibu kota adalah kesiapan infrastruktur hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

Jokowi mengatakan bahwa ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dibangun dengan matang agar kehidupan sehari-hari di ibu kota negara dapat berjalan layaknya kota-kota besar lainnya di dunia.

"Kita mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini saja, kita semuanya harus berhitung, tidurnya di mana? Anak-anaknya sekolah di mana? Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap? 

Sabtu-Minggu, kalau weekend anak-anak diajak ke mana? Inilah ekosistem yang ingin kita bangun, agar betul-betul nanti berjalan dalam kehidupan sehari-hari seperti ibu kota - ibu kota negara lainnya," kata Jokowi dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Jokowo menyinggung perkembangan infrastruktur di IKN, termasuk pembukaan Bandara Nusantara yang diharapkan akan mendukung prospek ekonomi dan bisnis di IKN. 

Jokowi mengaku optimistis dengan berbagai fasilitas yang mulai dibangun, IKN akan menjadi pusat bisnis yang menarik bagi para pelaku usaha, baik domestik maupun internasional.

"Saya melihat bahwa prospek dari sisi ekonomi, bisnis di Ibu Kota Nusantara ini sangat terbuka lebar," ujar Jokowi.

Sementara terkait groundbreaking D’Prima Hotel Nusantara, Jokowi mengapresiasi pembangunan hotel dengan kapasitas 154 kamar dan nilai investasi mencapai Rp100 miliar tersebut.

"Hari ini D'Prima Hotel, budget hotel yang akan mulai dibangun ini akan melengkapi, memberikan variasi pilihan-pilihan bagi masyarakat yang akan ke Ibu Kota Nusantara. Saya sangat mengapresiasi," kata Jokowi.

Pindah Rumah Saja Ruwet

Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin memastikan lebih dulu kesiapan IKN, Kalimantan Timur, sebelum meneken Keppres terkait pemindahan ibu kota. 

Jokowi berujar menyoal tanda tangan merupakan hal mudah. Tetapi sebelum itu harus dipastikan kesiapan di ibu kota yang baru.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap, betul. Kalau cuma hanya tanda tangan, tanda tangan gampang. Satu detik ya tanda tangan," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Menurut Jokowi, semua elemen harus siap, sebelum presiden menandatangani keppres. Mulai dari bangunan, mebel, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM).

"Tapi kesiapan IKN itu sendiri, kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap, furniture-nya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap," kata Jokowi.

Jokowi menilai pindahan rumah saja membutuhkan kesiapan. Apalagi untuk pemindahan ibu kota. 

"Ini bukan pindahan rumah saja, ruwetnya kayak gitu, ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung," ujarnya.

Jokowi menegaskan Keppres terkait pemindahan ibu kota bisa diteken oleh dirinya di sisa msa jabatan atau Keppres tersebut bakal ditandatangani Prabowo Subianto pada saat menjabat di pemerintahan berikutnya. 

"Tapi kesiapan yang paling penting, kotanya ini siap betul. ekosistemnya sudah terbangun, kalau itu sudah siap. Kan juga ada yang pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya saja, hanya bawa baju," kata Jokowi seperti dikutip dari wartaekonomi

Jokowi Bantah IKN Proyek Presiden: Keputusan Seluruh Rakyat!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur bukan proyek pribadinya.

Ia mengatakan pemindahan IKN sudah dengan izin DPR RI dan disetujui mayoritas fraksi partai.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Menurut Jokowi, ia hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama. Ia menuturkan keinginan pindah ibu kota negara sudah pernah disampaikan Presiden ke-1 RI Sukarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ia pun menjelaskan pemindahan ibu kota dilakukan sesuai tahapan, mulai dari mengajukan UU IKN hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja. Tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," ucapnya.

Jokowi kemudian menceritakan salah satu alasan ia ingin segera mengeksekusi pemindahan ibu kota.

Ia bercerita kerap merasa inferior jika ada tamu asing yang datang ke Istana Negara di Jakarta atau Bogor.

Ia bingung harus merespons apa jika Istana Negara dipuji. Padahal, Istana yang ada merupakan warisan kolonial.

"Kadang-kadang kita merasa Inferior gitu. Waduh ini Istana simbol negara tapi bikinan kolonial," kata dia.

UU IKN disahkan pada 2022. Bertalian dengan itu, pemerintah sudah mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai konsekuensi perubahan status Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota.

Namun, sampai saat ini Jokowi belum juga meneken keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota. Menurutnya, keppres tersebut bisa diteken presiden mendatang.

Jokowi soal Keppres IKN: Harus Siap Betul, Kalau Tanda Tangan Gampang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih belum rampung lantaran menunggu kesiapan di IKN.

"Kita melihat itu, kesiapan betul-betul ya, di sana harus betul-betul siap betul. Kalau hanya tanda tangan, tanda tangan, gampang itu," kata Jokowi usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (18/9).

Jokowi mengatakan kesiapan itu meliputi infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga SDM. Namun Jokowi masih belum menyampaikan kapan rencana penerbitan Keppres itu.

Jokowi hanya membuka peluang Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang menandatangani aturan pemindahan Ibu Kota baru itu.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting kotanya siap betul," kata dia.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono sebelumnya mengatakan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia hingga saat ini. Sebab perpindahan Ibu Kota secara lengkap dan resmi masih menunggu Keppres.

Namun terkait kapan waktu tepat Keppres diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, Dini menyebut bahwa hal tersebut kewenangan penuh presiden.

Kendati demikian, Dini kala itu memastikan pemerintah akan mengupayakan agar rentang waktu penerbitan Keppres dan juga pengesahan UU DKJ tidak terlampau jauh.***

Baca Juga